JAKARTA, HARIAN DISWAY- MENTERI Luar Negeri Republik Rakyat Tiongkok Qin Gang sudah tiga hari di Indonesia, sejak Selasa, 21 Februari 2023. Hari ini hari terakhir lawatannya. Agenda utamanya ialah memperkuat kerja sama dengan Indonesia di berbagai bidang.
Kunjungan itu sebagai tindak lanjut dari pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping. Yakni, di sela perhelatan KTT G20 Bali pada November 2022. Kedua negara sepakat membentuk Joint Commission Bilateral Cooperation (JCBC) Ke-4.
Ada sejumlah sektor yang dikerjasamakan. Mulai perdagangan dan investasi, infrastruktur, maritim, kesehatan, konektivitas, hingga hubungan antarmasyarakat. Sekaligus membahas isu-isu regional dan global yang menjadi perhatian bersama.
JCBC punya program kerja sama yang berlaku selama lima tahun ke depan. Penyelenggaraan JCBC itu bahkan bertepatan dengan peringatan 10 tahun kemitraan Indonesia-Tiongkok.
Itu merupakan lawatan pertama Qin Gang ke kawasan Asia Tenggara sejak menjabat menteri luar negeri Tiongkok pada akhir tahun lalu. Qin Gang pun diterima Jokowi dan Menlu Retno Marsudi di Istana Merdeka kemarin.
Kemudian, akan disambung dengan pertemuan bersama pejabat lain, termasuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. ”Presiden menyampaikan beberapa bidang kerja sama yang perlu ditingkatkan,” ujar Retno saat konferensi pers virtual.
Apalagi, Tiongkok merupakan negara yang investasinya menempati urutan kedua terbesar di Indonesia. Nilai perdagangan Tiongkok-Indonesia pun mencatatkan rekor pada tahun lalu sebesar USD 133,65 miliar. Dengan penurunan defisit perdagangan yang signifikan di pihak Indonesia.
Selain itu, sejumlah proyek kerja sama bakal dilanjutkan. Mulai penyelesaian proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, pembangunan kawasan industri hijau dan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, hingga industri hilirisasi. Termasuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian.
Peluncuran uji coba KA cepat Jakarta–Bandung itu juga disaksikan langsung secara virtual oleh Xi Jinping di Bali. Namun, biaya proyek itu telah disepakati membengkak hingga Rp 18,2 triliun. Indonesia pun disebut membutuhkan utang Rp 8,3 triliun untuk menutupi pembengkakan biaya tersebut. (*)