JAKARTA, HARIAN DISWAY - Kebakaran di Depo Pertamina Plumpang mempertegas bahwa permukiman warga tak bisa berdekatan dengan depo BBM. Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Erick Thohir berkoordinasi dengan Pemprov DKI Jakarta.
"Zona ini memang harusnya zona air. Entah dibuat sungai, entah harus melindungi dari objek vital yang kita miliki. Karena barang-barang di dalamnya sangat bahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan permukiman penduduk," kata Presiden Jokowi usai meninjau posko pengungsian di RPTRA Rasela Rawa Badak Selatan, Jakarta Utara, 5 Maret 2023. Presiden mengusulkan dua solusi ke Menteri BUMN Erick Thohir. "Saya sudah perintahkan Menteri BUMN dan Gubernur DKI segera mencari solusi dari kejadian di Plumpang, terutama karena ini zona yang bahaya. Tidak bisa lagi ditinggali, tetapi harus ada solusinya. Bisa saja deponya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," kata Presiden Jokowi. BACA JUGA:Kapolri Ungkap Dugaan Awal Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang BACA JUGA:Koarmada II Sambut KRI REM-331 Usai Berlayar ke Pakistan Dua solusi itu harus diambil untuk meminimalisir kejadian serupa. Erick diminta segera memutuskan salah satu di antaranya. "Tadi Pak Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Kita segera menindaklanjuti bersama Pemprov karena kalau dari di sisi pemukiman warga, nanti kita akan membahas dengan Pj Gubernur mencari solusi terbaik agar insiden yang sama tidak terulang lagi," kata Erick yang mendampingi Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi meninjau lokasi pengungsian. Kementerian BUMN merapatkan persoalan itu bersama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Erick mengatakan, pihaknya akan mengkaji sektor safety depo BBM karena ini bagian dari obyek vital negara (obvitnas).Kapolri, Jenderal Listyo Sigit bersama Menteri BUMN, Erick Thohir saat meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina di Jakarta Utara-Rafi Adhi Pratama- "Sesuai arahan Presiden kita akan kaji kembali aspek safety semua instalasi Depo BBM agar insiden seperti di Plumpang tidak terjadi lagi," ujarnya. Tak hanya di Jakarta Utara, seluruh Objek Vital Nasional bakal dikaji ulang. Banyak di antaranya bersebelahan dengan permukiman padat penduduk. "Buffer zone yang ideal menjadi sebuah keharusan bagi setiap aset vital yang dimiliki BUMN. Kita lihat kondisi saat ini, banyak buffer zone Obvitnas, baik yang dikelola BUMN atau bukan, itu sangat tipis dan begitu dekat dengan permukiman penduduk," sebutnya. BACA JUGA:Khofifah Gandeng Koarmada II Kirim Logistik ke Masalembu Pakai Kapal Perang BACA JUGA:Keseruan Teater AADC versi School Production Ciputra 2023 Sebelumnya warga net memperdebatkan siapa yang harus bertanggung jawab atas jatuhnya 19 korban meninggal di peristiwa itu. Di satu sisi banyak yang menyudutkan Gubernur Anies Baswedan yang memberikan IMB sementara untuk permukiman warga. Di sisi lain, warga juga mendapati bahwa Presiden Jokowi juga memberikan KTP untuk warga setempat saat menjabat Gubernur DKI. Di balik perdebatan tersebut, ada satu fakta yang tidak bisa ditepis. Bahwa permukiman warga tak boleh bersebelahan dengan obvitnas. Terutama yang punya risiko bencana besar. (*)