Penyaluran Dana Desa Cepat, Angka Kemiskinan Desa di Jatim Lebih Baik

SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah penyalur dana desa tercepat di Jawa Timur. Itu berdasar data Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT).

Hal ini membuat angka kemiskinan di desa per Maret 2023 menurun. Bahkan, angka itu lebih rendah jika dibandingkan sebelum pandemi. Yakni 2019 lalu.

BPS Jatim mencatat, angka kemiskinan Jawa Timur pada September 2022 mencapai 4.236.510 penduduk. Angka tersebut naik 0,11 persen atau 55,22 ribu orang dari data Maret 2022.

“Namun yang menarik itu, data tersebut tidak berlaku untuk kemiskinan di desa. Artinya, effort kita menurunkan kemiskinan desa sudah luar biasa,” kata Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak dalam rakor pengentasan kemiskinan di Surabaya, Selasa, 7 Maret 2023.

Ia mengungkapkan, angka kemiskinan desa per September 2022 di angka 13,90 persen. Angka itu turun dibanding 2019 dengan presentasi 14,16 persen. Malah, pertumbuhan angka kemiskinan paling banyak di perkotaan.

Bahkan, angkanya mengalami pertumbuhan. Dari 6,77 persen per September 2019 menjadi 7,78 persen di September 2022. “Artinya, kita harus optimis. Desa bisa menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi Jatim," kata mantan Bupati Trenggalek itu.

Walau angka kemiskinan desa turun, Emil meminta pemerintah daerah untuk tetap serius menyikapi angka kemiskinan. Yakni dengan melakukan koordinasi dengan kepala desa. Untuk menyelaraskan data by name by address. Sehingga, program pengentasan tepat sasaran.

“Kita harus mawas diri. Sebelum pandemi kemiskinan Jatim 10,20 persen. Sekarang masih di angka 10,49 persen,” ungkapnya.

Beberapa daerah dengan angka penduduk miskin tertinggi ada di Malang. Yakni dengan total 252.880 penduduk. Lalu, Jember dengan 232.739 penduduk, Sampang dengan 217.970 penduduk, Sumenep dengan 206.200 penduduk, dan Kabupaten Probolinggo dengan 203.230 penduduk.

Sedangkan secara persentase, penduduk miskin tertinggi terjadi di Sampang: 21,61 persen. Setelah itu, Bangkalan 19,44 persen, Sumenep 18,76 persen, Kabupaten Probolinggo 17,12 persen, dan Tuban 15,02 persen.

“Ini jadi tantangan kita bersama bagaimana bisa mereduksi kemiskinan ekstrem,” ucapnya. (*)