a. tidak ada hubungan secara resmi antara Pemerintah Indonesia dalam setiap tingkatan dengan Israel, termasuk dalam surat menyurat dengan menggunakan kop resmi;
b. tidak menerima delegasi Israel secara resmi dan di tempat resmi;
c. tidak diizinkan pengibaran/penggunaan bendera, lambang dan atribut lainnya serta pengumandangan lagu kebangsaan Israel di wilayah Republik Indonesia;
d. kehadiran Israel tidak membawa implikasi pengakuan politis terhadap Israel;
e. kunjungan warga Israel ke Indonesia hanya dapat dilakukan dengan menggunakan paspor biasa; dan
f. otorisasi pemberian visa kepada warga Israel dilaksanakan oleh Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Imigrasi. Visa diberikan dalam bentuk affidavit melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura atau Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bangkok.
Ketum PSSI Erick Thohir mengatakan, PSSI mendapatkan dana dari FIFA sebesar USD 5,6 juta, dana itu diperuntukan untuk pengembangan sepak bola nasional. -Dok/PSSI -
Ketua umum PSSI Erick Thohir terus mematangkan persiapan. Terutama soal stadion yang sempat dianggap FIFA masih belum layak. Menurutnya, sepak bola harus dipisahkan dengan dunia politik.
"Sebagai tuan rumah, kita harus menyiapkan tentu tim manapun yang bermain. Harus kita siapkan. Kalau kita tidak melayani dengan baik tim-tim peserta dari negara manapun gimana kita bisa melakukan yang namanya Piala Dunia," ujar Erick Thohir saat peresmian Emtek Group sebagai pemegang hak siar Piala Dunia U-20 2023.
Erick berharap FIFA World Cup U20 2023 bisa sukses dengan Indonesia sebagai tuan rumahnya. Ajang itu menentukan reputasi Indonesia di mata dunia.
Jika sukses, Indonesia berpeluang menjadi tuan rumah gelaran akbar lainnya. Seperti Olimpiade dan Piala Dunia.
Sejumlah kementerian ikut memikirkan keamanan gelaran akbar itu. Termasuk Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Ham (Kemenkopolhukam).
"Sehingga kesempatan mimpi kita menyelenggarakan Piala Dunia sirna ataupun mimpi ingin menyelenggarakan Olimpiade sirna karena kita semua terbelenggu oleh politik bukan event olahraganya. Tentu konsekuensinya harus kita jaga baik-baik. Makanya kita kerjasama dengan banyak pihak termasuk pemerintah, Kemenlu dan Menko Polhukam," tegas Erick.
BACA JUGA:Rp 300 Triliun Ditanggapi Sri Mulyani
BACA JUGA:Mahfud Soroti Perusahaan Milik ASN
Terkait penolakan sejumlah pihak Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyatakan Kemenlu tengah menanganinya.