NDUGA, HARIAN DISWAY - Tim gabungan TNI-Polri berhasil menemukan jenazah Pratu F, yang merupakan korban kelima dari serangan gerombolan OPM atau Kelompok Separatis Teroris di Mugi-Mam Nduga pada Sabtu, 15 April 2023.
"Di kedalaman 140 meter. (Posisi jenazah) Tebing yang mengarah sungai," kata Kapuspen TNI Laksda Julius Widjojono, Munggu 23 April 2023.
Setelah ditemukan, jenazah Pratu F langsung dievakuasi ke Timika selanjutnya dibawa ke RSUD untuk pemulasaraan Jenazah. Rencana Senin, 24 April 2023, jenazah F akan diterbangkan ke kampung halamannya di Magelang.
Sebelumnya, tim gabungan telah mengevakuasi empat jenazah prajurit TNI yang gugur dalam serangan tersebut. Total empat prajurit yang meninggal adalah Pratu Miftahul Arifin, Pratu Ibrahim, Pratu Kurniawan, dan Prada Sukra dari satuan Yonif R 321/GT/13/1.
Keempat jenazah tersebut telah dievakuasi ke RSUD Timika. “Almarhum gugur sebagai Kusuma Bangsa. Semoga Tuhan Yang Mahaesa menerima semua amal ibadahnya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi-Nya,” tutur Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI Kolonel Sus Aidil dalam keterangan resminya, Minggu, 23 April 2023.
Pilot Susi Air Philips Mark Methrtens bersama kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM). -KKB OPM-
OPM (Organisasi Papua Merdeka) merupakan gerakan separatisme yang menuntut kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Pemisahan Papua Barat dari Indonesia telah menjadi isu kontroversial yang berkepanjangan sejak pembentukan negara Indonesia pada tahun 1945.
Pendukung pemisahan Papua Barat berpendapat bahwa perbedaan budaya, bahasa, dan agama serta ketidakpuasan atas perlakuan pemerintah Indonesia terhadap penduduk Papua adalah alasan utama bagi gerakan separatisme tersebut. OPM mengklaim bahwa mereka memperjuangkan hak atas tanah, sumber daya alam, dan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh pemerintah Indonesia.
Namun, pemerintah Indonesia membantah tuduhan OPM dan menyatakan bahwa Papua Barat adalah bagian integral dari negara Indonesia. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai upaya untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di Papua Barat, serta meningkatkan partisipasi penduduk setempat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Konflik antara OPM dan pemerintah Indonesia telah menimbulkan kekerasan dan ketegangan di Papua Barat selama beberapa dekade, mengakibatkan korban jiwa dan kerusakan ekonomi serta sosial di wilayah tersebut. (*)