RSDH berkembang pesat. Bahkan, kini menjadi RS rujukan Mataraman Kulon yang meliputi wilayah Ngawi, Madiun, Magetan, dan Pacitan. ”Bahkan, yang dari Wonogiri, Jawa Tengah, bisa dirujuk di sini,” kata bupati berusia 52 tahun itu.
RSDH sudah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama (RSPU) Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta pada 2016. Di Indonesia hanya ada 82 RSPU, salah satunya di bumi reog.
Biasanya pasien jantung asal Ponorogo bakal dirujuk ke RSUD dr Soetomo di Surabaya atau RSUD Soedono di Madiun. Namun, RSDH kini sudah mampu melakukan operasi jantung sendiri. Mereka juga punya klinik estetika dan layanan kemoterapi. Bahkan, RSDH memiliki IGD terpadu terbesar di Jatim.
Meski prestasinya membanggakan, RSDH sempat kewalahan saat dihajar pandemi. Gedung di lahan seluas 6,3 hektare itu ternyata tak mampu menampung lonjakan pasien. Maka, dibangun rumah sakit darurat lapangan untuk menyelamatkan ribuan nyawa. ”Wah, kemarin pas Covid-19 itu, cobaan betul,” kata Kang Bupati, sapaan akrab Sugiri, saat ditemui di Pendapa Agung 6 April 2023.
Momentum pandemi itu rupanya memberikan banyak pelajaran. Ponorogo memerlukan rumah sakit baru. Terutama untuk wilayah pinggiran kota. ”Kami siapkan RSUD baru dibangun di barat. Biar pasien wilayah sana enggak kejauhan ke kota,” lanjut Sugiri.
Puskesmas Kauman dipilih untuk naik kelas. Sugiri menginginkan puskesmas itu jadi rumah sakit tipe D pada 2021. Tahun yang sama dengan pelantikannya sebagai bupati. Proses pembangunan dilakukan tahun lalu. Rencananya RS baru tersebut bisa dioperasikan akhir 2023.
Halaman belakang Pendapa Agung Ponorogo yang dihuni ratusan merpati, tempat Bupati Sugiri Sancoko menceritakan kisah kepemimpinannya-Boy Slamet/Harian Disway-
Namun, urusan kesehatan tak hanya menyangkut RS yang andal. Jaminan kesehatan penduduk Ponorogo juga harus mencapai universal health coverage (UHC). Minimal 95 persen. Saat ini masyarakat Ponorogo yang ter-cover BPJS baru 70 persen.
Tiga perempat penduduk Ponorogo juga hidup dari pertanian. Tentu, banyak warga yang tidak ter-cover BPJS Ketenagakerjaan.
Sugiri bermanuver. Ia membuat terobosan lewat anggaran RT Rp 10 juta per bulan yang dikucurkan sejak 2022. Sebagian dari uang itu dipakai untuk membayar premi pengurus 6.869 RT.
Selain posisi ketua, sekretaris dan bendahara RT juga ter-cover BPJS Ketenagakerjaan itu. Ketika ada pengurus RT yang meninggal, ahli waris bakal dapat Rp 42 juta. Sedangkan yang mengalami kecelakaan kerja, jumlah santunannya mencapai Rp 115 juta. Rupanya, manfaat manuver itu sudah dirasakan beberapa ahli waris yang terkena musibah. (Salman Muhiddin)
Kisah Semin dan Santunan Rp 115 Juta, baca besok!