SURABAYA, HARIAN DISWAY - Sungguh disayangkan Indonesia dinilai mengalami kemunduran dalam hal pembangunan kesehatan. Tentunya dipertanyakan di mana komitmen Indonesia untuk mengutamakan pembangunan kesehatan.
Melalui penuturan Dicky Budiman sebagai Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Indonesia tidak melakukan alokasi dana dengan menyisihkan dana antara 5 sampai 10 persen dari total anggaran negara untuk pembangunan kesehatan.
Padahal alokasi dana ini telah disarankan oleh WHO bagi negara berkembang. Sungguh miris, bukan?
Secara tidak langsung, di mata orang-orang Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara yang tidak memiliki komitmen yang kuat dalam hal alokasi pembangunan kesehatan.
Selain itu, dari segi anggaran Indonesia akan dinilai memang tidak mencukupi untuk pembangunan kesehatan.
Parahnya lagi, Kementerian Kesehatan memamparkan bahwa penyakit menular di Indonesia belum teratasi dengan baik. Dan angka pasien yang mengidap penyakit tidak menular selalu naik setiap tahunnya.
Dampak negatif tentu ada tapi efeknya baru dirasakan di masa mendatang. Dicky Budiman mengatakan bahwa sejarah selalu membuktikan kesalahan keputusan. Akhirnya dampaknya dialami generasi mendatang.
"Sementara dampak positifnya hanyalah dari aspek anggaran menjadi lebih fleksibel karena sedikitnya anggaran kesehatan," katanya.
Itulah mengapa Health in All Policies (HiAP) penting untuk terus diterapkan di Indonesia.
Sebab HiAP memiliki peran penting dikarenakan setiap kebijakan pemerintahan akan memiliki potensi dalam mempengaruhi kesehatan dan ketimpangan kesehatan negaranya.
BACA JUGA: Obkesindo sebagai Partner Kritis dalam Perbaikan Kesehatan
World Health Organization membuat HiAP guna mengajak berbagai sektor mempromosikan kesehatan dan kesetaraan kesehatan secara keseluruhan.
Dengan capaian saling menguntungkan dengan mitra promosi. Istilah kerennya, simbiosis mutualisme.
HiAP digunakan mengatasi faktor penentu sosial kesetaraan kesehatan dengan terlibat dalam beberapa tindakan berbeda, di antaranya:
a. Menyediakan sumber daya dan alat pelatihan serta menawarkan peluang pengembangan kapasitas; b. Dukungan koordinasi ke jaringan pelatih dan adaptasi materi pelatihan untuk fokus yang berbeda; c. Menetapkan standar untuk mengubah pendidikan bagi tenaga kesehatan menuju determinan sosial kesehatan; d. Mempromosikan hubungan dengan alat tata kelola dan program WHO lainnya melalui peningkatan perencanaan lintas sektoral untuk kesehatan dan kesetaraan kesehatan; e. Mendukung pembuat kebijakan pemerintah untuk meningkatkan tindakan lintas sektoral dan koherensi dalam kebijakan, layanan dan program yang menanggapi kebutuhan kelompok yang kurang beruntung;