JAKARTA, HARIAN DISWAY – Fakta-fakta baru seputar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) terus ditemukan. Kini, modus kejahatan kemanusiaan ini pun lebih beragam. Para pelaku makin lihai mencium kelengahan korban.
“Sekarang tidak hanya modus pengiriman pekerja migran,” kata Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Ratna Susianawati dalam peringatan Hari Dunia Anti Perdagangan Orang 2023 secara virtual, Minggu, 20 Juli 2023. Kini para pelaku pun memanfaatkan teknologi. Cara kerjanya semakin sistematis. Mulai perekrutan, pengiklanan korban, hingga manajemen keuangan bisnis pelaku. Semuanya dilakukan secara online . Tentu banyak korban yang tergiur tawaran kehidupan yang lebih layak di luar negeri. Bahkan, kata Ratna, yang modus terbaru: beasiswa pendidikan. Ini menyasar anak-anak muda. Terutama yang ingin melanjutkan kuliah secara gratis. Para pelaku mengiming-imingi kuliah gratis di luar negeri. BACA JUGA : Begini Kisah Kelam Kehidupan Korban TPPO di Sidoarjo Ada juga modus lain. Pelaku menawarkan jalur mudah bagi mereka yang ingin mencari suasana baru atau perubahan gaya hidup. Semua diarahkan ke luar negeri. “Yang lain memanfaatkan tingginya permintaan tenaga kerja tanpa skill khusus,” kata Ratna. Kini, Indonesia masih menduduki peringkat kedua dalam pencegahan dan penanganan TPPO. Sebab, negeri ini adalah salah satu negara asal perdagangan orang terbesar. Tercatat sebanyak 5.848 calon pekerja migran Indonesia nonprosedural yang diselamatkan. Itu menurut data BP2MI. Dua tahun terakhir jumlah korban tembus 1.581 orang. “Sebanyak 96 persen korban itu perempuan dan anak. Mereka kalangan yang paling rentan,” sambung Ratna.-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway- Sebelumnya, data lain diungkap Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Ramdhani. Ada oknum TNI-Polri yang terlibat membekingi TPPO. Kejahatan itu pun sudah menjadi semacam bisnis gelap yang tak terbendung. “Ini era keterbukaan, saya ingin fair mengatakan ini. Ada oknum Polri terlibat, oknum TNI terlibat,” ungkap Benny di tempat yang sama. Selain itu, ada oknum pemerintahan lainnya. Tak terkecuali di cabang lembaga yang dinaunginya. Seorang anggota BP2MI yang diduga terlibat kini sudah dipecat. Ada pula stafnya yang diduga menerima dana dari sindikat TPPO. ”Besok kita panggil dan periksa secara intensif. Pasti sanksi beratnya mengarah pada pemecatan,” ungkapnya. (Mohamad Nur Khotib)