JAKARTA, HARIAN DISWAY – Polusi udara memburuk. Emisi kendaraan berbahan bakar fosil dituding sebagai sumber utamanya. Keadaan itu pun makin mendesak percepatan peralihan ke kendaraan listrik.
Kementerian ESDM punya cara sendiri. Yakni dengan memperbesar nilai subsidi konversi motor BBM ke motor listrik. Dari yang sebelumnya Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta per unit. Tambahan subsidi itu tentu saja untuk meningkatkan penggunaan motor listrik. Agar lebih banyak lagi yang meninggalkan motor BBM. "Kami coba, semakin menarik semakin senang,” kata ujar Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Yudo Dwinanda Priaadi dalam keterangan resminya, Minggu, 20 Agustus 2023. Wacana itu, kata Yudo, sebelumnya dilontarkan oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Tepat saat rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Jumat, 18 Agustus 2023. Kementerian ESDM pun sepakat. Sebab, peminat program konversi motor listrik masih sangat sedikit. Tercatat hanya 4.578 pemohon per Juli 2023. Jumlah iu masih jauh dari target sebesar 50 ribu unit pada tahun ini. Bahkan, dipatok sebesar 150 ribu unit pada 2024 nanti. "Jumlah peminat ini kami evaluasi setiap tahun," kata Yudo. Termasuk terus menambah jumlah bengkel resmi konversi. Hingga kini baru tercatat 24 bengkel di seluruh Indonesia. BACA JUGA : Ayo Konversi Motor BBM ke Motor Listrik, 2024 Ada Jatah 200 Ribu Kendaraan Roda Dua dari Kementerian ESDM BACA JUGA : Rencana Hapus Syarat Subsidi Motor Listrik Semoga Bukan Basa-Basi BACA JUGA : Ada Sepeda Motor Listrik Harga Rp 10 Jutaan di IIMS 2023 Grand City Surabaya Selain itu, tentu saja ada hitungan lain. Bila konversi motor listrik tahun ini memenuhi target, pemerintah bisa menghemat Rp 149 miliar. Nilai itu diperoleh dari potensi pengurangan impor BBM sebesar 20 ribu kiloliter. Para penggunanya juga bisa untung. Setidaknya bisa berhemat Rp 2,7 juta setiap tahun. Dan permintaan konsumsi listrik bertambah menjadi 15,2 gigawatt per hour (GWh). Penambahan nilai subsidi konversi itu juga untuk mengimbangi penjualan motor listrik. Apalagi serapan kuotanya masih sangat minim. Dari 200 ribu kuota yang tersedia, penjualan belum sampai 10 persen. Bahkan, minat beli masyarakat tak begitu signifikan. Dalam dua pekan terakhir hanya bertambah 454 orang. Itu pun masih harus melewati proses verifikasi. Dan belum tentu lolos.Data kendaraan listrik di Indonesia.-Grafis: Annisa Salsabila-Harian Disway- Lantas, apakah subsidi Rp 10 juta konversi motor listrik bisa jadi solusi? Rasanya agak berat. Mengingat biaya paket konversi bisa mencapai Rp 20 juta. Artinya, masih harus keluar Rp 10 juta untuk ikut program ini. Seperti yang terjadi Braja Elektrik Motor Indonesia. Salah satu bengkel resmi konversi listrik di Jalan Medokan Putih, Sukolilo, Surabaya. “Banyak pendaftar yang mundur setelah tahu harus bayar puluhan juta,” ujar Sales Engineer Braja Elektrik Motor Indonesia Ayuning Fitri Desanti. Begitu program subsidi Rp 7 juta dibuka, pendaftar mencapai 700 orang. Namun, hanya tersisa 33 orang yang mau mengonversikan motor BBM. Mereka keberatan lantaran harus keluar biaya Rp 13 juta. Menurut Fitri, wacana menaikkan nilai subsidi konversi menjadi Rp 10 juta pun tak akan mengubah banyak hal. Nilainya masih sangat kurang. Sebab, biaya yang harus dikeluarkan masih setara dengan harga motor listrik baru. Harapannya, nilai subsidi konversi bisa ditambah lagi. Atau setidaknya dibuat selisih agak jauh dengan nilai subsidi pembelian motor listrik. “Kemungkinan daya tariknya bisa lebih besar. Karena orang pasti mikir beli yang baru kalau sama-sama keluar ongkos besar,” tandas Fitri. Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) hanya bisa mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,76 triliun pada Tahun Anggaran (TA) 2024. Naik dari tahun ini yang hanya Rp 3 triliun. Fokus penggunaan anggaran memang subsidi kendaraan listrik.
Peluncuran program konversi motor listrik di Badan Litbang ESDM pada September 2022.-Kementerian ESDM- Nilai subsidi kendaraan listrik itu nilainya memang fantastis dalam tiga tahun belakangan. Hal itu merupakan jurus Presiden Joko Widodo untuk menarik investor. Apabila penggunaan kendaraan listrik masif, maka para investor tergiur menanam modal dalam pembangunan ekosistem kendaraan listrik. Menurut Jokowi, kebijakan insentif ini diberikan sebagaimana negara-negara lain menerapkan hal yang sama. Jika Indonesia tidak ikut, otomatis investor ogah masuk. “Ini untuk apa? Karena negara lain lakukan itu. Investasi akan pergi ke sana. Jadi dunia berkompetensi ketat," ujarnya dalam acara Peringatan Hari Konstitusi dan Ultah ke-78 MPR RI. Jokowi pun mengingatkan bahwa dunia bergerak cepat. Begitu juga dengan tantangan dan peluang yang datang. Maka Indonesia tidak boleh kaku terutama dalam membuat kebijakan. Fleksibilitas menjadi sangat penting. (Mohamad Nur Khotib)