"Jadi jangan sekadar gedung serbaguna dengan akustik yang tak mendukung pementasan," katanya saat diskusi. Apalagi lokasi IKN di Kalimantan Timur. Maka segala usaha pemajuan dan kemajuan kebudayaan Nusantara tidak boleh meninggalkan kekayaan lokal.
Rektor Institut Seni Indonesia (ISI) Denpasar Kun Adnyana mengatakan, forum diskusi lanjutan akan melibatkan sembilan perguruan tinggi seni di Indonesia. Mulai ISI Aceh, ISI Padang Panjang, Institut Kesenian Jakarta, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Bandung, ISBI Papua, ISI Surakarta, ISI Yogyakarta, ISI Denpasar, dan STKW Surabaya.
Semua kampus seni itu secara khusus akan membahas rencana pendirian kampus seni di Kalimantan Timur. Tentu diharapkan bisa memberi sumbangsih besar terhadap kebudayaan. Sebab, kata Kun, setiap kampus seni memang mengembangkan studi khusus yang berbeda satu sama lain.
Diskusi para seniman, akademisi, dan rektor perguruan tinggi seni yang membahas sisi budaya Ibu Kota Nusantara.-Julian Romadhon-Harian Disway-
Di Nusantara kelak, kampus seni harus mengakomodasi pemajuan dan kemajuan budaya setempat. "Jadi memang selalu ada keunikannya," sambung Ketua Badan Koordinasi Perguruan Tinggi Seni Seluruh Indonesia itu.
Seluruh muaranya hanya satu. Yakni untuk mempertahankan sekaligus menegaskan karakter keindonesiaan. Wajah Nusantara adalah wajah bangsa dan negara termasuk dalam aspek seni budaya. Dan keberagaman itu harus bisa makin menonjol nanti.
"Kami akan mewakili empat kluster kebudayaan," jelas budayawan Kalimantan Timur Zainal Dharma Abidin. Yakni, kluster pedalaman, keraton, pesisir, dan urban. Empat kluster itulah yang akan dijadikan modal membangun kebudayaan Nusantara.
Kelak, kata Zainal, Nusantara pasti mengalami seperti Jakarta. Banyak perantau yang datang dari berbagai daerah. Dari situ kemudian juga akan muncul bahasa-bahasa baru yang lebih beragam. "Tapi, kita nggak khawatir karena sudah punya filter tadi," tandasnya.
Direktur Pelayanan Dasar Otorita IKN Suwito mencatat semua saran dan masukan dari forum diskusi ini. Tentu disikapi dengan diskusi-diskusi lanjutan. "Akan kami bawa ke DPR untuk pembahasan program. Kami sadar masih perlu waktu untuk bisa diimplementasikan," tandasnya. (Mohamad Nur Khotib)