HARIAN DISWAY - Para menteri akan menjadi orang-orang pertama yang pindah ke Ibukota Negara (IKN) Nusantara untuk menjalankan roda pemerintahan.
Untuk itulah, saat ini tengah dibangun total 36 rumah jabatan menteri di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibukota Negara.Rumah-rumah tersebut ditargetkan selesai dan bisa ditempati pada tahun 2024 mendatang. Proses konstruksi telah dimulai sejak Desember 2022 lalu.
BACA JUGA:Bukan Penggusuran Tapi ”Penggeseran”, Rempang Eco City Tinggal Pindahkan 600 KK
Rinciannya, sebanyak 24 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri dibangun di persil 104 KIPP IKN seluas 10,6 hektar.
Kemudian, Rumah tapak jabatan menteri juga dibangun di persil 105 KIPP IKN sebanyak 12 unit dibangun di atas lahan seluas 9,1 hektar.
Seluruhnya dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas (PSU), meubelair, serta fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos).
Kepala Balai Pelaksanaan Penyediaan Perumahan Kalimantan II H. Hujurat menerangkan, pembangunan rumah tapak jabatan menteri juga didesain untuk merespon kondisi topografi yang berkontur tidak rata.
“Pembangunan rumah tapak jabatan menteri terdiri dari 2 tipe rumah yang mengikuti kontur lahan, yaitu tipe upslope dan downslope,” jelas Hujurat.
BACA JUGA:Eks Wakil Ketua DPRD Jatim Sahat Tua Simanjuntak Jalani Sidang Putusan Hari Ini
Tipe upslope yang dibangun sebanyak 25 unit diperuntukkan bagi hunian yang berada pada punggungan bukit, dengan elevasi belakang rumah lebih tinggi daripada elevasi jalan.
Sementara tipe downslope yang dibangun sebanyak 11 unit, diperuntukkan bagi hunian yang berada di lereng bukit sehingga elevasi belakang rumah lebih rendah daripada elevasi jalan.
Selain didesain untuk mengikuti kontur lahan sehingga meminimalisir cut and fill, Rumah Tapak Jabatan Menteri juga didesain untuk responsif terhadap iklim dan bencana.
“Diterapkan pula sistem Smart Design Building dengan akses 100 persen terhadap internet dan wi-fi sehingga menjadi kawasan cerdas terpadu,” tandas Hujurat.(*)