SURABAYA, HARIAN DISWAY - Kesehatan, pendidikan, dan lingkungan bagi Musyafak Rouf masih menjadi permasalahan utama di Surabaya. Ia ingin masalah itu terselesaikan.
Itulah alasan Ketua DPC PKB Surabaya ini maju sebagai caleg untuk DPRD Jatim dapil 1 di Pemilihan umum Legislatif (Pileg) 2024 mendatang. Dapil ini meliputi Kota Surabaya.
Cak Syafak –sapaan akrab Musyafak Rouf pun sudah mempersiapkan segala hal untuk bisa merebut kursi DPRD Jatim di dapilnya. "Saya sebagai ketua DPC Surabaya, saya sudah siap fight," katanya kepada Harian Disway, Selasa, 17 Oktober 2023. Ia masuk dalam rekomendasi caleg 2024.
Menurutnya, kualitas pendidikan di Kota Pahlawan tidak merata. Sekolah dengan kualitas terbaik hanya banyak didapatkan di sekolah swasta.
BACA JUGA:Caleg DPR RI PKS Reni Astuti, 3 Periode di DPRD Kota Surabaya Melekat di Hati Rakyat
Sementara, di sekolah negeri hanya beberapa saja. Alhasil, tidak semua anak di kota tersebut mendapatkan kualitas pendidikan yang setara.
"Fasilitas pendidikan itu tidak diatur secara merata. Sehingga, zonasi itu menjadi persoalan waktu penerimaan siswa baru itu. Sudah itu, terkadang ada juga daerah yang tidak memiliki sekolah negerinya. Sehingga, yang tidak mampu membayar di swasta, akhirnya anaknya tidak sekolah," katanya.
Pun selama ini ia melihat, banyak anak orang yang tidak punya tapi memiliki kemampuan, akhirnya tidak bisa sekolah. Karena tidak ada biaya.
Tempat tinggalnya tidak masuk dalam zonasi sekolah manapun. Sementara, anak orang yang berada bebas menentukan untuk sekolah di manapun mereka mau.
"Sekolah12 tahun itu sudah seharusnya dinikmati oleh masyarakat kota Surabaya. APBD Jawa Timur pun nantinya akan difokuskan ketiga bidang tersebut: pendidikan, kesehatan, dan lingkungan hidup," ucapnya.
Kondisi yang sama pun terjadi di fasilitas kesehatan. Tidak semua masyarakat mendapatkan hak yang sama. Padahal, banyak rumah sakit ternama di Surabaya. Bahkan, terbaik di Indonesia. Menjadi pusat untuk Jawa Timur dan Indonesia Timur.
"Layanannya bisa diskriminatif. Misalkan, orang yang memiliki BPJS dengan harga yang murah, mendapatkan pelayanan kesehatan ala kadarnya. Atau malah lambat mendapatkan pelayanan. Akhirnya, banyak yang tidak bisa tertolong dan akhirnya meninggal," ungkapnya.
Jawa Timur memiliki APBD besar. Hanya saja, pemanfaatannya masih belum optimal. Termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup.
Sekilas kota Surabaya terlihat sangat indah. Banyak taman. Tapi itu hanya bagian depannya saja. Di dalamnya tidak. Masih berantakan. Tidak dikelola dengan baik.
Sebenarnya, permasalahan ini sudah tidak terjadi lagi. Hanya saja, saat pembahasan APBD di tingkat provinsi Jatim, masih banyak yang tidak sinkron. Sehingga, dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk memperkaya dirinya sendiri.