JAKARTA, HARIAN DISWAY - Calon Presiden Anies Baswedan mengusulkan pembentukan lembaga khusus untuk menangani perubahan iklim. Gagasan itu disampaikan saat diskusi bertajuk 'Rembuk Ide Transisi Energi Berkeadilan; Menelaah Gagasan dan Komitmen Calon Pemimpin Indonesia' yang dilaksanakan The Habibie Center di Jakarta, Kamis, 23 November 2023.
Ia memulai diskusi dengan menceritakan pengalaman dan rekam jejaknya saat kuliah hingga menjadi gubernur DKI dalam isu perubahan iklim dan energi baru terbarukan.
Anies juga menggagas sebuah terobosan brilian dengan membentuk badan dan lembaga khusus yang menangani perubahan iklim.
Anies mencontohkan beberapa negara di dunia yang lebih dulu membuat sebuah badan dan lembaga khusus di bidang penanganan perubahan iklim, seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, India, Bangladesh, dan Selandia Baru.
Anies menyatakan, penanganan climate crisis atau krisis iklim tidak bisa diselesaikan secara sektoral saja. Perlu tersedia badan khusus yang bertugas melakukan monitoring terhadap krisis iklim, sekaligus menjadi rujukan jika ditemukan masalah dalam penanganan perubahan dan krisis iklim.
"Jadi bukan badan yang mengeksekusi, karena yang bertugas melakukan eksekusi itu sudah ada kementerian, ada dinas-dinas terkait yang ada di provinsi dan kabupaten/kota," tegas Anies.
Menurut Anies, saat ini Indonesia telah memiliki komitmen tingkat global terhadap persoalan iklim dan energi baru terbarukan yang pelaksanaannya melalui lembaga yang sekarang sudah ada.
BACA JUGA:Anies-Muhaimin Hadiri Dialog Terbuka Muhammadiyah, Bertekad Kembalikan Akhlak Bernegara
BACA JUGA:Diskusi Anies Baswedan dan Gus Imin di Unair, Usulkan 3 Hal untuk Wujudkan Kemandirian Pangan
"Dengan kehadiran lembaga atau badan baru ini, kepala pemerintahan bisa memastikan solusi-solusi, evaluasi, energi baru terbarukan itu bisa dilaksanakan dengan optimal karena ada tim khusus yang melakukan pemantauan, yang melakukan pendampingan untuk memastikan program terlaksana di lapangan," jelas Anies.
Calon presiden nomor 1 itu yakin tidak akan terjadi tumpang tindih kebijakan antara badan atau lembaga baru tersebut dengan kementerian dan lembaga lain yang saat ini sudah ada.
Beberapa negara di dunia sudah membuktikan bahwa berbagai lembaga yang terkait dengan iklim tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
"Apakah ini baru (di dunia)? Tidak. Berbagai negara sudah melakukannya supaya tidak merusak apa yang sudah dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga-lembaga yang saat ini bekerja untuk energi baru terbarukan," tutur Anies.
Kehadiran lembaga baru tersebut merupakan bagian dari ikhtiar Anies dalam mewujudkan gagasan dan komitmen transisi energi berkeadilan.
Bagi calon presiden yang diusung Nasdem, PKS, dan PKB itu, energi berkeadilan adalah refleksi dari upaya mewujudkan satu kemakmuran sebagai bagian dari cita-cita UUD 1945. Sedangkan satu kemakmuran tidak akan pernah terlaksana bila ruang hidup kita rusak.