JAKARTA, HARIAN DISWAY - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo mempersilakan publik menilai hasil jajak pendapat yang dilakukan sejumlah lembaga survei.
Ganjar tidak ambil pusing hasil survei, yang menyebutkan pasangan Ganjar Pranowo – Mahfud MD berada di posisi kunci.
Tugas utama pasangan Ganjar-Mahfud adalah menemui rakyat untuk menyampaikan program-program prioritas yang prorakyat untuk memajukan bangsa ini.
“Oh iya, sekarang kita harus bertemu dengan rakyat, bertemu dengan masyarakat. Jadi, kondisi survei yang menjadi perdebatan di publik, biarkan saja itu menjadi domain publik untuk saling mendiskusikan," kata Ganjar Kamis, 14 Desember 2023.
"Tapi tugas kami adalah bertemu langsung dengan rakyat, terus melakukan konsolidasi partai, dan relawan,” imbuh Ganjar dalam forum Rakorpimnas INKINDO 2023 bertema “Sarasehan Bersama Calon Presiden dan Wakil Presiden RI, Periode 2024-2029” di Jakarta.
Mantan Gubwernur Jatwng itu mengatakan, hal terpenting yang wajib dilakukan adalah menyampaikan pesan pemikiran, konsepsi (rancangan) beserta program-program kepada masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai prevensi dalam memilih pasangan capres-cawapres yang kredibel.
Pekan lalu, CEO Polmark Indonesia yang juga mantan konsultan politik Joko Widodo, Eep Saefulloh Fatah memaparkan hasil survei di 32 provinsi, yang menyatakan bahwa tingkat elektabilitas Prabowo belum mencapai 40 persen serta Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo di atas 20 persen.
Menurut Eep, secara teknis, survei itu menanyakan tentang preferensi pilihan pada capres.
Responden juga ditanya mengenai ketetapan pilihan atau masih mungkin untuk berubah.
“Berapakah yang mengatakan sudah tetap? Hanya 46 persen saja. Tetapi ketika dicek sisanya kemungkinan besar tidak memilih, maka ditemukanlah angka sekitar 43 persen pemilih kita masih diperebutkan para capres-cawapres," jelas Eep.
Ganjar Pranowo di Acara Ikatan Nasional Konsultan Indonesia: Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Bukan Mimpi.-TPN Ganjar-Mahfud MD-
Sementara itu, pengamat Politik sekaligus Guru Besar Riset Politik BRIN, Ikrar Nusa Bhakti mengungkapkan bahwa sejak reformasi 1998, Pemilu di Indonesia cenderung mengalami westernisasi yang menempatkan berbagai lembaga survei sebagai barometer.
Lembaga-lembaga survei ini, kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. Misalnya, dalam menentukan arah politik yang akan diambil negara dan mengamati dinamika politik.