HARIAN DISWAY - Calon presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik tajam terhadap program internet gratis yang diusung oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sedangkan dari kubu Ganjar mengkritik program makan siang gratis yang diusung Prabowo.
Saling serang itu terjadi jelang debat calon wakil presiden (cawapres) nanti malam, Minggu, 21 Januari 2024.
Dalam acara Konsolidasi dan Silaturahmi Relawan Kalimantan Maju untuk Ibu Kota Nusantara di Pontianak, Kalimantan Barat, Prabowo menyatakan bahwa orang-orang yang lebih mendukung program internet gratis daripada makan siang gratis memiliki "otak agak lamban."
Visi Prabowo adalah menyediakan makan siang gratis bagi anak-anak Indonesia dengan nutrisi yang bergizi. Ia mengungkapkan hal ini kepada para relawan yang hadir.
"Karena itu saya punya program untuk menjamin makan siang bergizi untuk semua anak-anak Indonesia. Makanan bergizi, susu bergizi, protein bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia," ujar Prabowo.
BACA JUGA:Prabowo Ingin Anak-Anak Dayak Kalimantan Bisa Sekolah di SMA Taruna Nusantara
BACA JUGA:Prabowo Serukan Teriakan Perang Khas Dayak di Hadapan Tentara Merah TBBR
Prabowo kemudian menyoroti orang-orang yang menempatkan pentingnya internet gratis di atas makan siang gratis. "Lebih penting makan apa internet?," ujarnya.
Para relawan dengan tegas menjawab bahwa makan gratis lebih penting daripada internet gratis, dan Prabowo menyetujui jawaban tersebut.
"Orang yang bilang rakyat enggak minta makan itu, anaknya saya kira otaknya agak... agak lamban," tegas Prabowo. "Kalau orang otaknya enggak jalan, ya jangan jadi pemimpin," lanjut Ketum Gerindra tersebut.
Sebelumnya, Ganjar Pranowo mengkritik program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo-Gibran, menyebutnya proyeksi yang akan menyedot APBN hingga Rp 400 triliun.
Ganjar menyoroti urgensi kesehatan masyarakat, terutama di Papua, sebagai prioritas yang lebih penting.
Ganjar juga mengajak peserta acara untuk lebih kritis terhadap jargon politik, memastikan bahwa para pemimpin tidak membohongi rakyat dengan jargon, program, dan gimik politik yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. (*)