SURABAYA, HARIAN DISWAY - Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Surabaya dinilai masih sangat minim. Tidak sebanding dengan jumlah warga di 153 kelurahan se-Surabaya.
Alhasil, banyak pelajar lulusan Sekolah Dasar (SD) tak bisa masuk SMP Negeri. Kondisi ini terjadi setiap tahun. Selalu terulang.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Mochamad Machmud. Politisi partai Demokrat ini menyoroti ketimpangan tersebut. Padahal menurutnya, biaya pembangunan sekolah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari rakyat.
"Rakyat yang jauh dari sekolah pun bayar pajak. Tapi ketika dia mau menuntut haknya masuk negeri, itu gak bisa. Padahal sekolah dibangun pakai uang rakyat," tegasnya, Selasa 23 Januari 2024.
BACA JUGA:Anggota DPRD Surabaya Kecam Aksi Brutal Buruh yang Keroyok Dua Anggota Satpol PP
BACA JUGA:Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya Aning Rahmawati Minta Dishub Lebarkan Jalan di Titik Kemacetan
Belum masalah zonasi sekolah yang menurutnya justru banyak membelenggu potensi siswa. Misalnya saja, anak pintar akan kalah dengan anak yang zonasi terdekat dari sekolah negeri favorit. Asas keadilan justru tak ada.
"Pintar nemen (sangat pintar) kalau rumah jauh ya gak masuk. Diranking pun masih ada zonasinya. Ranking terbaik dan terdekat itu masih ada," ujarnya.
Machmud menilai pentingnya penambahan SMP negeri di Surabaya. Perlu dipetakan dan diratakan dengan skema yang matang. Apalagi, menurutnya, penambahan sekolah negeri dipastikan tidak akan membuat sekolah swasta protes. Justru peningkatan mutu dan kualitas swasta akan terus digenjot.
Kegiatan sosial yang dilakukan siswa SMP WIjaya Putra Surabaya.-Humas SMP Wijaya Putra-
"Ya sebaiknya ditambah. Tidak ada alasan bahwa sekolah swasta akan protes. Gak ada. Buktinya apa? Di Manukan ada sekolah swasta yang Februari sudah penuh calon siswa baru. Orang berebut masuk situ karena swasta mutu," jelasnya.
Lebih lanjut, Machmud mengatakan, fakta yang terjadi bukan karena ketidakmampuan anggaran Pemerintah Kota membangun sekolah negeri. Namun ia menilai masalahnya tak ada prioritas.
"Kepedulian sosial gak ada. Kenapa gak ada? Karena mbangun-mbangun lainnya dilakukan, tapi mbangun sekolah gak ada," tegasnya.
BACA JUGA:PKB Cuma Daftarkan Tiga Petahana DPRD Surabaya, Camelia Habibah dan Mahfudz ke Pileg Jatim
BACA JUGA:Komisi C DPRD Surabaya Sidak UMKM Pengolahan Sarang Walet yang Dikeluhkan Tetangga