BACA JUGA:Ini Alasan Tawuran Antarremaja di Surabaya yang Selalu Terulang
BACA JUGA:KPK Ungkap Kronologi OTT di Sidoarjo, Sita Uang Rp 69,9 Juta dari SW Berkat Aduan Masyarakat
Ketua PBNU itu mencatat bahwa wilayah Indonesia Timur jauh lebih tertinggal jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia Barat.
Permasalahan tersebut sudah muncul sejak era kolonial Hindia Belanda sehingga pemerintah harus menangani permasalahan ini dengan serius.
Dia mencontohkan program pemerintah Presiden Jokowi terkait penerapan harga BBM yang sama di Pertamina.
"Yang terjadi di Papua dan NTT, harga BBM sama kalau itu Pertamina. Di luar Pertamina, harganya masih berlipat-lipat, begitu juga makanan dan seterusnya," kata Suaedy.
BACA JUGA:KPK Tetapkan SW, Kasubbag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo Tesangka Korupsi Pajak
BACA JUGA:Pengrajin Berharap Gibran jadi Duta Batik, Nelson Mandela Indonesia Versi Milenial
Berdasarkan contoh tersebut, Suaedy ingin setiap wilayah Indonesia khususnya Indonesia Timur menerapkan sistem pemerataan ekonomi dengan persamaan harga. Hal itu sebagai bentuk langkah mencapai kesejahteraan sosial yang lebih merata.
"Jadi bagaimana dibangun sistem pemerataan ekonomi sekaligus kesamaan harga," harapnya. (*)