"Termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial," imbuhnya.
BACA JUGA:Sindiran Mahfud MD untuk Politik Dinasti: Itu Jorok!
UII Jogja juga meminta agar DPR dan DPD aktif melakukan fungsi pengawasan dan memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum.
Selain itu juga mendorong calon presiden, calon wakil presiden, para menteri dan kepala daerah yang menjadi tim sukses dan tim kampanye salah satu pasangan calon agar mengundurkan diri dari jabatannya.
"Guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara," ujarnya. (Wulan Yanuarwati)