HARIAN DISWAY - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menanggapi rencana dari Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ingin memangkas subsidi energi termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mendukung program makan siang gratis.
Sebelumnya, dikabarkan bahwa Prabowo dan Gibran akan memangkas subsidi BBM jika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden. Pemangkasan tersebut dilakukan untuk mewujudkan program makan siang gratis.
BACA JUGA:Unggul di Quick Count, Ini Janji yang Disebutkan Prabowo-Gibran Saat Kampanye
Arifin merespons kabar tersebut dengan santai. Ia menyatakan bahwa keputusan mengenai subsidi BBM adalah hak prerogatif pemerintah.
"Kami akan menyerahkan kebijakan tersebut sepenuhnya kepada pemerintah," ujar Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kuningan, Jakarta, pada Jumat, 16 Februari 2024.
Saat ditanya mengenai dampak rencana Prabowo terhadap harga BBM, Arifin menolak untuk memberikan komentar secara terperinci. "Tidak perlu dijawab," katanya singkat.
BACA JUGA:Pangkas Subsidi BBM Demi Makan Siang Gratis, Ini Penjelasan TKN Prabowo-Gibran
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN), Eddy Soeparno menegaskan bahwa Prabowo-Gibran tidak ada niatan untuk memangkas dana subsidi energi dan BBM tersebut.
Ia hanya menjelaskan terkait efisiensi dengan mengevaluasi dan membatasi sasaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg.
"Kami tegaskan, tidak ada niatan seperti itu. Dan, dari pengamatan kami, sekitar 80 persen pembeli Pertalite dan LPG 3 kg adalah kalangan mampu yang seharusnya tidak menjadi sasaran subsidi. Ini menjadi subjek evaluasi bagi pemerintahan Prabowo-Gibran jika terpilih nantinya," ujar Eddy pada Jumat, 16 Februari 2024.
BACA JUGA:TKN Prabowo Gibran Luruskan Misinformasi Program Makan Siang Gratis Baru Terlaksana 2029
"Oleh karena itu, kami akan menyesuaikan jumlah subsidi dengan kebutuhan yang sebenarnya. Reformasi pendapatan akan membantu mengalokasikan dana untuk mewujudkan janji kampanye utama Prabowo, seperti menyediakan makan siang dan susu bagi 80 juta anak sekolah di Indonesia, serta meningkatkan hasil kesehatan dan pendidikan," lanjutnya.
Selain itu, Eddy juga menyatakan bahwa Prabowo berencana untuk meningkatkan rasio pajak guna mendukung berbagai program.
Ia mencatat bahwa penerimaan pajak Indonesia saat ini hanya sekitar 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang menurutnya, angkanya terlalu rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang memiliki rasio pajak sebesar 14 persen. (Jessica Laurent)