HARIAN DISWAY - Pernyataan Menteri Warisan Budaya Israel Amichai Eliyahu mengenai penghapusan bulan Ramadan menjadi sebuah kontroversi.
Diketahui, Amichai Eliyahu sempat melakukan wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel. Ia pun mengatakan, "Apa yang disebut sebagai bulan Ramadan harus dihilangkan, dan ketakutan kita terhadap bulan ini juga harus dihilangkan”.
Sebelumnya, menteri yang juga anggota partai sayap kanan itu sempat membuat pernyataan kontroversial lain mengenai penggunaan nuklir untuk menyerang Gaza. Ia bahkan sempat menyebut bahwa Gaza “tidak memiliki hak untuk hidup”.
Dilansir dari Disway.id, pernyataan Amichai tersebut merupakan upaya untuk menekan ketegangan yang terjadi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur selama bulan Ramadan akibat peperangan yang terjadi di Gaza.
Melalui wawancara, Amichai mengatakan bahwa dirinya tidak akan menyerahkan bantuan kemanusiaan dan seluruh warga sipil di Gaza terlibat dalam konflik yang tengah terjadi.
Menanggapi hal tersebut, pimpinan oposisi Israel Yair Lapid mengkritisi pernyataan Amichai Eliyahu tersebut melalui X.
BACA JUGA: Agen Rahasia Israel Menyamar Jadi Staf RS, Tembaki Warga Sipil dan Tewaskan 3 Orang
“Ia merugikan keluarga para korban penculikan, merugikan masyarakat Israel, dan merugikan kedudukan internasional kami,” tulisnya pada sosial media X.
Menurut Yair Lapid, kehadiran ekstremis di lingkungan pemerintahan merupakan hal yang membahayakan dan mengakibatkan kegagalan dalam tercapainya tujuan perang, yaitu mengalahkan Hamas dan mengembalikan para sandera.
Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR) mengutuk pernyataan Amichai tersebut. Wakil Direktur Eksekutif CAIR Edward Ahmed Mitchell mengutarakan kekecewaannya atas kegagalan pemerintahan Joe Biden untuk mengutuk tindakan genosida di Palestina.
BACA JUGA:Alasan Militer Israel Nodai Pemakaman Warga di Gaza: Kami Melakukan Operasi Pencarian Sandera
“Sudah waktunya bagi Presiden Biden untuk mengutuk pemerintah Israel sebelum bertindak atas ancaman genosida terbarunya," tegas Edward.
Dikabarkan, CAIR sempat meminta pemerintahan Biden untuk mengutuk pemerintahan Israel yang membunuh lebih dari 100 warga Palestina yang kelaparan. (*)