SURABAYA, HARIAN DISWAY - PDI Perjuangan kini sedang merayu Khofifah Indar Parawansa untuk Pilgub 2024 nanti. Bahkan, mereka juga sudah melakukan komunikasi internal dengan Gerindra dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Keduanya adalah partai yang terlebih dahulu mengumumkan komitmennya akan mengusung Khofifah di Pilpres 2024 nanti.
"Terkait Pilgub Jatim, kami akan realistis. Kami sudah bicara dengan kawan-kawan partai politik. Baru dua partai itu," kata Said Abdullah, Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim, saat ditemui usai buka puasa bersama di kantor DPD PDIP Jatim, Minggu 31 Maret 2024.
Said juga mengakui telah bertemu dengan Gubernur Jatim periode 2019-2024 itu. Tanpa menyebut lokasi pertemuannya, caleg dengan suara terbanyak di Indonesia itu mengaku membahas banyak hal dengan Khofifah. Salah satunya pandangan Khofifah terhadap PDIP dan sebaliknya.
"Kami saling sharing informasi mengenai bagaimana Jawa Timur ke depan. Serta bagaimana posisi Mbakyu Khofifah. Jujur saja, kami punya respek besar terhadap Mbakyu Khofifah. Bagaimana Mbayu Khofifah punya pandangan terhadap itu," ungkapnya.
BACA JUGA:Prabowo-Gibran Menang Pilpres, TKD Siap Menangkan Khofifah di Pilgub Jatim
Hanya saja, Said belum terburu-buru untuk membocorkan terkait peluang partainya benar akan mengusung Khofifah atau tidak di Pilgub 2024 nanti. Said menyebut saat ini yang terjadi baru sebatas menyatukan pandangan antara PDIP dan Ketua Umum Muslimat NU itu.
"Kami tidak bicara mengenai peluang. Baru pada penjajakan, sejauh mana pandangan Mbayu Khofifah kepada PDIP. Begitu sebaliknya. PDI Perjuangan mengajak Mbakyu Khofifah lima tahun kedepan seperti apa yang dimaunya,” ucapnya.
Said belum bersedia bicara soal kader PDIP yang ingin diusung di Pilgub Jatim. Baik sebagai cagub ataupun cawagub.
Ia menyebut semua terkait pencalonan kader PDIP harus melewati mekanisme partai. Mekanisme itu juga berlaku mulai dari tingkat bawah sampai tertinggi.
BACA JUGA:Risma Berpotensi Jegal Khofifah di Pilgub Jatim 2024
"Mekanismenya panjang. Mulai dari penyaringan, kemudian publikasi. Rapat di tingkat DPD (pengurus partai tingkat provinsi). DPD melakukan penjaringan ulang. DPD usulkan ke DPP. Setelah itu, DPP melakukan rapat dan terakhir ke ketua umum (Megawati Soekarnoputri)," ucap pria yang dulu juga pernah maju sebagai cawagub berdampingan dengan Bambang DH itu.
Said menambahkan, dalam penentuan bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh PDIP nantinya, tidak serta merta bergantung pada ketua umum saja.
"Ini partai. Ketua umum tidak pernah menggunakan hak prerogatifnya, kecuali pilpres," tegasnya.(Micahel Fredy Yacob)