HARIAN DISWAY - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS mengalami bentrok dalam kesepakatan untuk menghentikan pasokan senjata Israel.
Beberapa waktu sebelumnya, Biden sempat mengemukakan ancaman pemberhentian pasokan senjata dari AS untuk Israel, apabila penyerangan terhadap wilayah Rafah terus dilakukan.
Kecaman yang diberikan Biden pada Rabu, 8 Mei 2024 lalu tersebut merupakan teguran paling keras yang diberikan AS untuk Israel, yang mana merupakan sekutu terbesar dari AS.
BACA JUGA:Israel Acak-Acak Rafah, Biden Ancam Akan Hentikan Pasokan Senjata
Meskipun demikian, pernyataan kontradiktif mengenai pemberhentian pasokan senjata ini justru muncul dari pihak DPR AS, setelah Biden secara resmi mengumumkan ancamannya.
Dilansir dari Times of Israel, pada minggu ini Partai Republik akan mengajukan RUU yang mewajibkan AS untuk terus mengirimkan senjata ofensif kepada militer Israel.
Berdasarkan informasi yang diberikan oleh anonim dari pihak kongres, senjata yang akan dikirimkan pada Israel ini bernilai lebih dari 1 miliar dolar.
Pembicaraan dari pihak kongres ini sebelumnya telah dilaporkan pertama kali oleh Wall Street Journal.
BACA JUGA:Biden Akui Israel Gunakan Pasokan Senjata Amerika Untuk Serang Rafah
Adapun rincian dari persenjataan yang hendak dikirim yakni amunisi tank senilai $700 juta, kendaraan taktis senilai $500 juta, serta peluru mortir senilai $60 juta.
Namun, pengiriman pasokan senjata memerlukan pemberitahuan serta persetujuan dari pihak Kongres.
Sehingga, sampai saat ini belum ada informasi mengenai jadwal pengiriman pasokan senjata ini.
Menanggapi hal ini, Gedung Putih mengatakan pada hari Selasa 14 Mei 2024 bahwa Biden akan memveto RUU yang diajukan Partai Republik jika pihak Kongres mengesahkan RUU tersebut.
BACA JUGA:Palestina Terima 143 Suara Untuk Keanggotaan PBB, Apa Yang Didapat?
“Kami sangat, sangat menentang upaya untuk membatasi kemampuan Presiden dalam mengerahkan bantuan keamanan AS sesuai dengan kebijakan luar negeri dan tujuan keamanan nasional AS,” ujar sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre.