JAKARTA, HARIAN DISWAY - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah mengupayakan percepatan penanganan darurat pada wilayah terdampak bencana banjir lahar hujan di Sumatra Barat.
Menurut informasi yang diberikan BNPB per 16 Mei 2024, bencana banjir lahar hujan dan tanah longsor telah menerjang sedikitnya 6 kabupaten dan kota di Sumatra Barat.
Untuk itu, percepatan penanganan darurat diperlukan agar penanganan dampak bencana beralih dari masa tanggap darurat menjadi masa transisi pemulihan atau rehabilitasi.
BACA JUGA:Usai Banjir Lahar Dingin Sumbar, PUPR Turunkan Alat Berat Bersihkan Sisa Material
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto menegaskan pentingnya upaya percepatan penanganan darurat ini. Oleh karenanya, Suharyanto menghimbau agar proses pendataan rumah terdampak dan rumah di zona rawan segera diselesaikan.
“Pemerintah sudah memikirkan, merencanakan, dan tinggal melaksanakan tahapan selanjutnya untuk transisi dari tanggap darurat menuju pemulihan atau rehabilitasi dan rekonstruksi yani pendataan akan kebutuhan relokasi,” tutur Suharyanto.
Saat ini, BNPB bersama Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) dan BMKG masih terus melakukan pemetaan wilayah sekitar Gunung Marapi yang masuk kedalam kawasan rawan bencana.
BACA JUGA:Korban Meninggal Banjir Lahar Dingin Sumbar Capai 41 Jiwa
Tim gabungan tersebut juga tengah menyiapkan lahan relokasi dengan bantuan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terdampak.
“Nanti akan di data mana yang harus direlokasi dan tidak dan Deputi IV BNPB ini yang menangani Rehabilitasi dan Rekonstruksi juga sudah rapat teknis dan terus akan mendampingi pemerintah daerah” terang Suharyanto.
Disamping itu, Suharyanto juga menekankan pada pemerintah daerah untuk menyediakan sumber mata pencaharian untuk warganya. Misalnya dengan menyediakan lahan yang dapat dipergunakan warga sebagai perkebunan.
BACA JUGA:50 Orang Tewas Dalam Musibah Banjir Bandang Lahar Dingin Sumbar, 3.396 Jiwa Mengungsi
“Karena warga yang direlokasi pasti butuh tempat mencari nafkah juga jadi memang masyarakat di samping mendapat rumah juga mendapat kebun, ini perlu di lihat apakah di sebelah relokasi itu ada tanah negara yang bisa dimanfaatkan," imbuhnya.
Lebih lanjut, Suharyanto menyampaikan kepada rumah warga yang tidak direlokasi, namun mengalami kerusakan akan tetap mendapatkan bantuan perbaikan rumah.
Jumlah bantuan yang diberikan ini tergantung pada tingkat kerusakan rumah warga itu sendiri. Rumah yang mengalami kerusakan berat mendapatkan 60 juta Rupiah, rusak sedang 30 juta Rupiah, dan Rusak ringan 15 juta Rupiah.