JAKARTA, HARIAN DISWAY - Anggota DPR RI melayangkan kritikan keras pada Menkominfo Budi Ari Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian terkait tidak adanya back-up data yang memadai untuk Pusat Data Nasional (PDNS).
Saat ini, milyaran dari puluhan Kementerian/Lembaga, layanan publik, serta data pemerintah daerah (pemda) berpotensi hilang selamanya. Apalagi pemerintah menegaskan tidak akan membayar tebusan sejumlah USD 8 Juta pada peretas.
Kepala BSSN Hinsa Siburian mengungkapkan bahwa hanya 2 persen dari total data nasional yang sudah terenkripsi memiliki back-up di sebuah pusat data di Batam. "Sejauh ini hanya 2 persen dari data PDNS 2 yang tercadangkan, lokasinya di Batam," kata Hinsa pada rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI Kamis, 27 Juni 2024.
BACA JUGA:Runtuhnya Server Pusat Data Nasional dari Surabaya
BACA JUGA:Sudah 7 Hari, Pelaku Peretasan PDN Belum Ketemu! BSSN: Kami Terima Bantuan 19 Negara
"Persoalannya ada di tata kelola yakni tidak adanya back-up," sambung Hinsa
Menkominfo Budi Arie Setiadi lantas menjelaskan mengapa begitu sedikit prosentase data yang tercadangkan dari PDNS 2. Menurut Ketua Relawan Pro Jokowi tersebut, banyak tenant yang tidak memilki back-up karena keterbatasan anggaran. Meski demikian, pihaknya selalu mendorong tenant untuk memiliki cadangan data.
BSSN mengidentifikasi bahwa pelaku peretasan Pusat Data Nasional Sementara 2 berkelompok dan merupakan sindikat lintas negara-Bing Image, AI Generated-
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid bereaksi keras. Menurutnya ketiadaan cadangan data atau back up bukanlah masalah tata kelola ketahanan siber tapi sudah merupakan tindakan kebodohan.
“Intinya jangan lagi bilang tata kelola, ini bukan masalah tata kelola, Pak. Jadi, ini masalah kebodohan, punya data nasional tidak ada satu pun back up,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkominfo dan Kepala BSSN yang dilakukan di Gedung Nusantara II, DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis, 27 Juni 2024.
BACA JUGA:Kronologi Gangguan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2: Ini Penjelasan Resmi BSSN!
Kemenkominfo memiliki dua Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yakni PDNS yang ada di Surabaya dan Serpong. Sedangkan, satu Pusat Data Nasional (PDN) yang berada di Batam.
Adapun serangan siber yang terjadi saat ini berlokasi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang ada di Surabaya, Jawa Timur. BSSN merekomendasikan Kemenkominfo agar menyiapkan data cadangan.
Dalam kasus ini misalnya, data dari PDNS 2 yang ada di Surabaya maupun PDNS 1 di Serpong seharusnya di-backup ke PDN yang ada di Batam.
BACA JUGA:Pemerintah Tegaskan Tak Akan Bayar Uang Tebusan Untuk Hacker Penyerang Pusat Data Nasional