SEMARANG, HARIAN DISWAY - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkap tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang.
Dua kasus kejahatan pertanahan itu dibeberkan dalam konferensi pers yang berlangsung di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah pada Senin, 15 Juli 2024.
Para mafia tanah itu terbukti menggunakan akta yang dipalsukan dan melakukan penipuan dan/atau penggelapan.
BACA JUGA:Serahkan Sertifikat Tanah Elektronik di Jateng, AHY Tegaskan Pentingnya Keamanan Data
BACA JUGA:Menteri AHY: Sertifikat Tanah Wakaf Harus Diprioritaskan
Dari dua kasus tersebut, berhasil diselamatkan objek tanah seluas 826.612 meter persegi atau 82,66 hektare. Serta potensi kerugian negara dan masyarakat Rp 3,417 triliun.
“Pemberantasan mafia tanah penting karena semangat kita untuk bisa menghadirkan keadilan atas urusan tanah dan tata ruang di negeri kita,” ujar AHY.
Sekaligus, katanya, pemerintah ingin meyakinkan kepastian hukum. Terutama untuk menghadirkan iklim investasi yang semakin kompetitif dan menjanjikan kepada para investor.
Dalam hal ini, AHY juga mengapresiasi kerja empat pilar dalam memberantas mafia tanah. Yakni Kementerian ATR/BPN, aparat penegak hukum, lembaga peradilan, dan pemerintah daerah.
BACA JUGA:Menteri AHY Serahkan Sertifikat Tanah untuk Masjid Bersejarah Sunan Giri
BACA JUGA:AHY Jelaskan Peran Kementerian ATR/BPN di Balik Piring Nasi Kita
“Kami ingin benar-benar meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan seluruh stakeholders terutama jajaran kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan. Karena kita ingin memberantas mafia tanah sampai dengan ke akar-akarnya,” tegasnya.
Dalam kesempatan ini, Kapolda Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pengungkapan kasus mafia tanah sama saja dengan menjamin kepastian hukum.
Itu berarti juga meningkatkan keamanan investasi dan mendukung ekonomi nasional. Ia pun mengapresiasi masyarakat yang telah membantu melaporkan kejahatan pertanahan yang dialami.
“Ini menjadi motivasi bagi kami Polda Jawa Tengah bahwa dalam rangka ikut serta menegakkan hukum serta membangun perekonomian Indonesia,” tuturnya.