HARIAN DISWAY - Uni Emirat Arab (UEA), Amerika Serikat (AS), serta Israel dilaporkan telah melakukan pertemuan rahasia untuk membahas rencana pasca-perang bagi Gaza yang dilakukan pada Kamis, 18 Juli 2024 di Abu Dhabi.
Menjadi tuan rumah dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri UEA Abdullah Bin Zayed (ABZ) menerima kedatangan pihak AS yang diwakili oleh Penasihat Biden bagi Timur Tengah Brett McGurk dan Penasihat Departemen Luar Negeri Tom Sullivan.
Di sisi lain, Israel mengutus Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer bersama dua petinggi senior pertahanan yang sebelumnya sudah terlibat dalam perumusan rencana pasca-perang di Jalur Gaza.
Israel gunakan rudal Amerika tewaskan ratusan pengungsi di Mawasi Camp Ggaza pada Sabtu 14 Juli.-tangkapan layar X@VanessaBeeley-
Salah satu hal yang disoroti dari pertemuan ini adalah adanya indikasi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mulai menyetujui perlunya mengadakan diskusi untuk membahas masa depan pasca-perang di Jalur Gaza.
Mengingat sebelumnya pria yang sudah beberapa kali didesak warganya untuk melakukan gencatan senjata itu telah melayangkan sumpah bahwa tidak akan menghentikan serangan sebelum Hamas dilenyapkan.
BACA JUGA:Standar Ganda Israel! Sebut Kesepakatan Fatah-Hamas Perpanjang Terorisme
BACA JUGA:Ngamuk Pelabuhannya Dibom Israel, Houthi Ancam Akan Tingkatkan Serangan ke Israel
Pertemuan rahasia itu berlangsung tepat sehari setelah asisten menteri urusan politik dan utusan khusus menteri luar negeri UEA Lana Nusseibeh menyatakan opininya terkait solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi peningkatan krisis di Jalur Gaza.
Opini tersebut dimuat di situs Financial Times.
Dalam tulisannya, Lana berpendapat bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan di Jalur Gaza adalah pembentukan misi internasional sementara.
Tujuan misi tersebut ada empat, yakni menanggapi krisis kemanusiaan, menegakkan hukum dan ketertiban, meletakkan dasar pemerintahan, serta membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat yang diduduki di bawah satu Otoritas Palestina yang sah.
Akan tetapi, usulan tersebut tentunya tidak akan terwujud secara tiba-tiba. Lana kemudian memberikan beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar misi internasional itu dapat tercapai.
Syarat pertama, semua pasukan internasional yang memasuki wilayah Gaza harus didasari izin resmi Otoritas Palestina. Kedua, Otoritas Palestina yang nantinya akan memerintah di Gaza harus dibentuk kembali melalui revitalisasi.
Ketiga, Israel dinilai perlu memberikan izin Otoritas Palestina untuk melakukan manajemen pemerintahan di Gaza dan menyetujui solusi dua negara.