HARIAN DISWAY - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat, 13 September 2024.
Dalam pengantarnya, Jokowi menyampaikan bahwa sidang ini adalah yang terakhir dari Kabinet Indonesia Maju.
"Pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi dari bapak ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wapres dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada," ungkap Presiden Jokowi.
BACA JUGA:Presiden Jokowi: Prabowo Janji Percepat Proyek IKN dan Perlu Sinergi TNI-Polri
Adapun turut hadir dalam sidang tersebut antara lain Wakil Presiden KH Ma'ruf, presiden terpilih untuk masa jabatan berikutnya Prabowo Subianto, para menteri, panglima TNI, kapolri, dan jaksa agung.
Jokowi mengatakan pada 20 Oktober mendatang masa tugas Kabinet Indonesia Maju akan berakhir dan digantikan dengan pemerintahan baru.
Terkait hal tersebut, Jokowi menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah ia ingin program kerja utama yang telah dimulai untuk segera dirampungkan pada bulan terakhir ini.
BACA JUGA:Jokowi dan Prabowo Tinjau Progres IKN Bersama Pejabat Tinggi TNI-Polri
Baik yang berkaitan dengan penyerapan anggaran, administrasi pertanggungjawaban, maupun kendala-kendala yang belum terselesaikan.
Selanjutnya, Jokowi ingin semua pihak dapat mendukung penuh program Presiden terpilih. Pastikan transisi pemerintahan dapat berjalan dengan efektif.
“Jika diperlukan perumusan-perumusan kebijakan yg harus segera dibuatkan, segera dibuat dan segera diselesaikan. Utamanya untuk program-program unggulan presiden terpilih agar setelah dilantik pemerintahan baru bisa segera bekerja dan berlari kencang” terang Jokowi.
Lainnya adalah Jokowi ingin stabilitas Indonesia tetap terjaga agar negara tetap dapat tumbuh dan pembangunan bisa terus berjalan.
“Sehingga pastikan jangan sampai ada riak-riak gejolak sampai pemerintahan berikutnya terbentuk,” ujarnya.
Stabilitas tersebut mencakup menjaga daya beli masyarakat, mengendalikan inflasi, mempertahankan pertumbuhan, serta menjaga keamanan dan ketertiban.
Mengenai kebijakan-kebijakan yang ekstrim, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan berpotensi merugikan masyarakat luas atau menimbulkan gejolak, harus dihindari.