SURABAYA, HARIAN DISWAY - Kehadiran calon tunggal yakni Eri Cahyadi-Armuji dalam Pemilihan Wali (Pilwali) Kota Surabaya 2024 berujung polemik di kalangan masyarakat. Situasi seperti ini cukup menggelitik masyarakat.
Tak sedikit mereka yang merasa resah melihat kontestasi politik lima tahunan di Kota Surabaya hanya menyuguhkan satu calon. Perlawanan pun mulai terlihat di publik. Seperti yang dilakukan oleh sejumlah masyarakat.
Salah satunya mereka yang tergabung dalam Gerakan Coblos Kotak Kosong Surabaya. Mereka menggelar aksi deklarasi coblos kotak kosong di depan Gedung DPRD Kota Surabaya pada Selasa, 17 September 2024.
BACA JUGA: Masyarakat Surabaya Tolak Calon Tunggal: Gerakan Coblos Kotak Kosong Bergerak
Koordinator Gerakan Coblos Kotak Kosong Surabaya Harijono memberikan komentar menohok. Calon tunggal menurutnya sangat memalukan. Hal itu sama saja dengan mencederai demokrasi.
"Tidak boleh ada wakil boneka. Kita menangkan kotak kosong apa pun yang terjadi," ujar Harijono ditemui di sela-sela aksi. Sementara itu, perwakilan Aliansi Relawan Surabaya Maju Rudy Gaol juga menyampaikan keresahan yang serupa.
Rudy mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan Eri-Armuji selama periode pertama. Surat hijau (Izin Pemakaian Tanah) menjadi salah satu sorotan. Pihaknya melihat keprihatinan.
BACA JUGA: Pilkada Akan Diulang Jika Kotak Kosong Menang, Termasuk Surabaya
"Ternyata wali kota Surabaya dulu yang berjanji mengentaskan surat hijau, ternyata tidak," ujar Rudy. Karena itu, ia memastikan pihaknya akan berjuang agar 55 persen masyarakat Surabaya memilih kotak kosong di hari pencoblosan.
Massa aksi memegang kertas bertuliskan keresahan mereka tentang situasi politik di Surabaya.-Vincentius Andito Dwijaya Bhakti-Harian Disway -
"Kami sudah menyiapkan relawan juri kampanye, alat peraga unik segara kita sebar (di sudut-sudut kota, Red)," imbuhnya. Menurut Rudy, kehadiran kotak kosong akan bermanfaat bagi warga Surabaya.
Sebab ketika calon tunggal yang didominasi oleh petahana ini mengalami kekalahan, maka pemerintah pusat melalui mendagri akan menunjuk PJ. "Kemudian akan digelar pemilu ulang," katanya.
BACA JUGA: KPK Berpeluang Panggil Jokowi, Ini Deretan Fakta soal Dugaan Gratifikasi Jet Pribadi Kaesang
Pada saat itu, Eri Cahyadi tidak boleh mencalonkan sebagai kepala daerah, sehingga akan muncul calon-calon yang bisa dipilih warga," ujarnya. Rudy menyebut ada 5.200 orang yang disiapkan. Mereka akan menjadi saksi di TPS dan juru kampanye.