SURABAYA, HARIAN DISWAY - 24 September 2024 adalah saat pengerahan personel pengamanan dan pengawalan (walpri) Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur serta pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur.
Suasana politik mulai menghangat berbarengan dengan potensi bermunculan konflik. Terlebih mulai 25 September hingga 23 November 2024 sudah memasuki masa kampanye. Mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, Polda Jawa Timur mengerahkan 113 personel. Mereka akan bersiaga ddan memastikan Pilkada berlangsung lancar dan aman.
Kepala Polisi Daerah (Kapolda) Jatim Irjen Pol Imam Sugianto mengatakan, pengerahan personel adalah komitmen Polda Jatim untuk mengamankan Pilkada 2024. Tak hanya itu, Imam juga menjelaskan bahwa Jawa Timur merupakan wilayah yang rawan berkonflik saat Pilkada.
BACA JUGA:KPU Surabaya Gelar Sosialisasi Pilkada Serentak 2024 di Royal Plaza
BACA JUGA:Enam Kepala Daerah Petahana Terima Mandat dari PDI-P dan PAN untuk Pilkada Jawa Timur 2024
"Perlu kita cermati indeks potensi kerawanan pemilih, YPKP tahap 2 pasca pendaftaran calon dari direktorat intelejen Polda Jawa Timur terjadi peningkatan wilayah yang sangat rawan," jelas Imam.
Ada tujuh kabupaten atau kota yang terpantau cukup rawan. Seperti Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Lamongan, Lumajang, dan Jember. Bahkan skor IPKP-nya lebih dari 9,7%.
Imam kembali menegaskan meskipun hanya tujuh kabupaten dan kota yang rawan wilayah lain tidak boleh diremehkan. Karena berdasarkan hasil pemetaan kerawanan 2024 dari Bawaslu RI, Jawa Timur masuk dalam lima provinsi dengan kategori rawan tinggi. "Jawa Timur memiliki skor TKP 13%," ucap Imam.
Anda sudah tahu. Pilkada di Jawa Timur memiliki tiga pasangan calon gubernur, 60 pasangan calon untuk bupati, dan 21 pasangan calon untuk pasangan wali kota. Sehingga pengamanan dan pengawalan harus dilakukan agar mulai besok, 25 September 2024, kampanye bisa digelar.
Nantinya 113 personel ini akan ditugaskan dan melekat pada Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Personel pengawalan dan pengamanan tersebut akan selalu melakukan analisis potensi ancaman untuk memitigasi pencegahan. (*)
BACA JUGA:Golkar dan Gerindra Sepakat Bentuk Koalisi di Pilkada Jawa Timur 2024
BACA JUGA:Pendaftaran Anggota KPPS Pilkada di Surabaya Telah Dibuka, Simak Syarat dan Ketentuannya...