Pendekatan garis kemiskinan dengan nisab harta pertanian itu lebih rasional lantaran beras merupakan kebutuhan pokok utama penduduk Indonesia. Beras merupakan kebutuhan dasar yang distribusi dan harganya diatur pemerintah sehingga lebih terkendali dan stabil jika dibandingkan dengan harga emas.
Dengan demikian, garis kemakmuran/kemiskinan menggunakan pendekatan nisab harta pertanian akan relatif stabil dan menunjukkan realitas sebenarnya.
Apalagi, data BPS menunjukkan bahwa garis kemiskinan didominasi garis kemiskinan makanan daripada non makanan. Makanan berkontribusi sekitar 74 persen terhadap garis kemiskinan, sedangkan non makanan hanya 26 persen. Dengan qiyas terhadap nisab barang pertanian itu, jumlah muzaki dipastikan akan sangat besar. Zakat bisa diharapkan berkontribusi besar terhadap penghapusan kemiskinan.
Apa memungkinkan berubah? Ada kaidah fikih yang penting terkait fatwa ulama. Yakni, hukum (yang bukan nash) bisa berubah karena perbedaan tempat, waktu, keadaan, dan adat istiadat. Bahwa hukum bersifat tetap (tsubut), yang tetap adalah maqashidul hukmi (tujuan hukum/syariah) yang tetap.
Sesuatu dihukumi boleh karena bolehnya itu mendekatkan kepada tujuan syariah (maslahah). Begitu pula sebaliknya, sesuatu dilarang karena pelarangan itu yang lebih mendekatkan kepada maslahah.
Jadi, perubahan nisab bisa saja diputuskan jika perubahan itu lebih mendekatkan kepada tujuan syariah zakat. Yang tujuannya adalah mekanisme distribusi kekayaan, menolong orang miskin, mengurangi ketimpangan, dan bersama-sama meraih kesejahteraan. Bukan hanya sejahtera di dunia, tapi juga sejahtera di akhirat (al-falah). Wallahu a’lam. (*)
*) Imron Mawardi adalah dosen ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga.