Basuki Hadimuljono Lepas Jabatan Menteri PUPR, Kini Miliki Jabatan Anyar di OIKN

Selasa 22-10-2024,11:57 WIB
Reporter : Elsa Amalia Kartika Putri*)
Editor : Taufiqur Rahman

HARIAN DISWAY - Basuki Hadimuljono resmi melepas jabatannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dan kini akan melanjutkan perannya di Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). 

Sebelumnya, Basuki menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN. Namun ia mengungkapkan bahwa dirinya akan segera dilantik menjadi Kepala Otorita IKN yang definitif.

“Ini bukannya saya mendahului, namun menurut Pak Setneg dan Pak Jokowi. Saya masih diminta untuk tetap di OIKN,”  kata Basuki saat ditemui di Gedung Kementerian PUPR pada Senin, 21 Oktober 2024 malam.

Diketahui acara tersebut merupakan acara serah terima jabatan. Dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang ia emban selama satu dekade pada Pemerintahan Jokowi.

Kepada Menteri Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dipimpin oleh Dody Hanggodo. Serta Menteri Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh Maruarar Sirait.

BACA JUGA:Prabowo Siap Lantik Kepala Badan Negara Hari Ini di Istana Negara Jakarta

Pada Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto periode 2024-2029, diputuskan untuk memisahkan Kementerian PUPR menjadi dua kementerian.

"Sekarang status Pelaksana Tugas (Plt) sudah berhenti. Surat pengangkatan sebagai pejabat definitif sedang diproses oleh Sekretariat Negara, baik yang lama maupun yang baru," tambahnya.

Meskipun begitu, Basuki belum bisa memastikan kapan Surat Keputusan (SK) tersebut akan dikeluarkan.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melanjutkan pembangunan proyek IKN yang bernilai Rp466 triliun.

Ia mengatakan bahwa jika sebelumnya fokus pembangunan IKN ditujukan pada gedung-gedung kementerian eksekutif, maka fokus pembangunan ke depan adalah pada gedung-gedung parlemen.

BACA JUGA:Pemerintahan Prabowo Tidak Bisa Langsung Kerja

"Dalam dua tahun ke depan, gedung Yudikatif dan Legislatif seperti DPR, MPR, MK serta yang lainnya harus dibangun," tandasnya, mengakhiri sesi wawancara.

*) Elsa Amalia Kartika Putri, Mahasiswi Politeknik Negeri Malang, Mahasiswi Program Magang Regular di Harian Disway

Kategori :