Otorita IKN Minta Tambahan Anggaran Rp 16 Triliun untuk Lanjutkan Pembangunan Tahap 2

JAKARTA, HARIAN DISWAY – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meminta tambahan anggaran sebesar Rp16,13 triliun dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Selasa, 8 Juli 2025.

Tambahan itu di luar pagu indikatif Rp 5,05 triliun yang telah ditetapkan dalam RAPBN 2026. Sehingga total kebutuhan anggaran menjadi Rp 21,1 triliun.

BACA JUGA:Kunjungan ke Kawasan IKN Gratis Setiap Hari, Otorita IKN Tegaskan Larangan Pungli

Usulan anggaran tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, tambahan dana diperlukan untuk memastikan kelanjutan pembangunan tahap kedua. Yakni mencakup pembangunan perkantoran dan hunian lembaga legislatif serta yudikatif beserta ekosistem pendukungnya.

“Jadi agar memenuhi sesuai dengan jadwal 2025–2026 tadi, 2026 kami membutuhkan anggaran dari Rp 5,05 triliun ditambah Rp 16,13 triliun. Jadi yang tadinya Rp 17,08 triliun menjadi Rp 21,1 triliun,” ujar Basuki dalam rapat yang digelar di Komplek Parlemen, Jakarta.

BACA JUGA:574 CPNS Resmi Bergabung ke OIKN, Mulai Jalani Orientasi di Ibu Kota Nusantara

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga memaparkan Laporan Keuangan Otorita IKN Tahun Anggaran 2024 (unaudited).

Disebutkan bahwa Otorita IKN mengelola anggaran sebesar Rp 672,11 miliar tahun lalu, dengan tingkat pelaksanaan program mencapai 100 persen dan realisasi anggaran sebesar 93,17 persen atau Rp 626,24 miliar.

BACA JUGA:Tahap Kedua Pembanguan IKN Dimulai, Basuki Tegaskan Komitmen Tata Kelola dan Kualitas Proyek

Aset tetap milik Otorita IKN hingga akhir 2024 tercatat senilai Rp 1,4 triliun. Terdiri dari tanah seluas 2,22 juta meter persegi, bangunan hibah dari Pemkab Penajam Paser Utara, peralatan dan mesin, serta aset tetap lainnya.

Untuk rencana jangka menengah, Basuki menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran pembangunan IKN hingga tahun 2028 telah mendapatkan persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebesar Rp 48,8 triliun.

BACA JUGA:Otorita IKN dan Kementerian Kebudayaan Gelar Festival Budaya Nusantara

Anggaran tersebut akan digunakan untuk membiayai pembangunan strategis yang menjadi landasan utama menjadikan IKN sebagai Ibu Kota Politik Indonesia pada 2028. (*)

Sumber: