Batas Wilayah IKN Resmi Disepakati, Basuki: Perkuat Kepastian Hukum dan Tata Kelola Pembangunan

NUSANTARA, HARIAN DISWAY – Kejelasan batas wilayah antara Ibu Kota Nusantara (IKN) dan daerah sekitarnya kini resmi disepakati. 

Langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kepastian hukum, tata kelola pemerintahan, dan efektivitas pelayanan publik di kawasan IKN menjelang penetapannya sebagai Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus) pada tahun 2028.

Kesepakatan tersebut dituangkan dalam penandatanganan berita acara penegasan batas wilayah antara Otorita IKN, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Pemerintah Kota Balikpapan.

BACA JUGA:Otorita IKN Tegaskan Batas dengan Balikpapan, Hindari Potensi Sengketa Wilayah

BACA JUGA:Bantah IKN Mangkrak, Wapres Gibran: Pembangunan Terus Dilanjutkan, Bukan Jawa Sentris Lagi

Kegiatan berlangsung di Kantor Kemenko 3, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, pada Selasa, 21 Oktober 2025.

Penegasan batas wilayah ini tidak hanya memperjelas pembagian administrasi antara IKN dan daerah sekitar, tetapi juga menjadi dasar bagi sinkronisasi penataan ruang, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan kesepakatan percepatan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan antara Otorita IKN dan pemerintah daerah di Kalimantan Timur. 

Kesepakatan tersebut menegaskan komitmen bersama untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) di kawasan IKN dan sekitarnya melalui pendidikan berbasis keberlanjutan.

BACA JUGA:Prabowo Resmi Tetapkan IKN Jadi Ibu Kota Politik Indonesia Mulai 2028

BACA JUGA:Semarak Hari Kemerdekaan di IKN: Pagi Dimeriahkan Orkestra Addie MS, Malam Pesta Rakyat Dihibur Padi Reborn

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah daerah dan kementerian terkait dalam penyelesaian batas wilayah tersebut.

“Kami, Otorita IKN, mengucapkan terima kasih atas kerja sama seluruh pihak sehingga batas wilayah ini dapat disepakati. Saat ini kami telah memulai pembangunan tahap kedua dan terus menyiapkan SDM agar layak menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, menegaskan pentingnya kejelasan batas wilayah bagi efektivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Sumber: