Tahun 'Bencana' 2025

TAHUN 2025 mungkin akan diingat sebagai tahun bencana. bencana yang terjadi bukan karena gejala alam tektonik atau erupsi vulkanik, melainkan karena rentetan ”bencana nirfisik” yang menghantam fondasi bernegara. Sepanjang tahun ini, kita menyaksikan beragam paradoks yang menyesakkan. 

Di tengah penetrasi teknologi yang kian masif, kita justru mengalami degradasi kedaulatan, erosi demokrasi, hingga defisit empati yang akut. Kita sedang membicarakan retaknya kontrak sosial yang selama ini merekatkan bangsa.

PENJAJAHAN DIGITAL DI BALIK ANGKA

Bencana pertama bermula dari langit. Berdasar data terbaru Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) per Agustus 2025, tingkat penetrasi internet kita memang telah menembus 80,66 persen atau menjangkau sekitar 229,4 juta jiwa. Namun, di balik angka statistik yang membanggakan itu, terselip kerentanan fatal. 

BACA JUGA:Resolusi 2026, Mengkaji Kegagalan Kebijakan di Balik Bencana

BACA JUGA:Mitigasi Gelombang Bencana Inkompetensi Kepemimpinan: Renungan Awal 2026

Penetrasi masif Starlink di wilayah krusial pascabencana banjir Sumatera menunjukkan rapuhnya kedaulatan digital kita. Hal itu selaras dengan pemikiran yang digagas Michael Kwet (2019) tentang digital colonialism. 

Kita melihat kekuatan korporasi teknologi global mengambil alih fungsi negara dalam menyediakan infrastruktur vital. Saat Starlink menjadi satu-satunya tumpuan di daerah bencana, kita bukan lagi subjek, melainkan objek data yang dikendalikan dari luar. 

Ketergantungan itu mematikan ekosistem operator lokal dan menciptakan risiko keamanan nasional yang laten. Kita bisa belajar dari Uni Eropa yang melalui Digital Markets Act berjuang keras membatasi dominasi ”big tech” demi melindungi kedaulatan data warga negaranya. 

BACA JUGA:Gajah di Tengah Bencana Alam

BACA JUGA:Bencana Berlapis: Kelompok Rentan Menanggung Beban Pemulihan yang Tidak Setara

Di Indonesia, yang terjadi justru sebaliknya, negara seolah kehilangan kendali atas saraf komunikasi publiknya sendiri demi efisiensi jangka pendek.

Bencana kedua menyentuh jantung demokrasi. Hilangnya kepercayaan publik terhadap lembaga negara nyaris memicu apa yang disebut para filsuf politik sebagai ochlocracy, yakni pemerintahan oleh massa yang marah. 

Insiden bupati Pati yang dilempari massa saat menemui demonstran hingga penggerudukan rumah pejabat publik dan pesohor seperti Sri Mulyani, Sahroni, Eko Patrio, Nafa Urbach, hingga Uya Kuya adalah manifestasi dari kemarahan yang tersumbat.

Sumber: