HARIAN DISWAY - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa potensi nilai subsidi energi yang tidak tepat sasaran mencapai Rp100 triliun.
Dia juga menduga bahwa anggaran tersebut dinikmati oleh kalangan orang mampu di Indonesia.
Total alokasi subsidi energi untuk tahun 2024 mencapai Rp 435 triliun. Bahlil menyebutkan bahwa dana tersebut digunakan untuk subsidi listrik, LPG, BBM, serta kompensasi.
“Jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya,” kata Bahlil dalam konferensi pers, Minggu, 3 November 2024.
Bahlil menyatakan bahwa sejak awal, pemerintah telah menyediakan subsidi untuk disalurkan kepada warga negara yang berhak menerimanya.
BACA JUGA:Debat Pilgub Kedua, Emil Singgung Lukman Tak Update Sosmed
BACA JUGA:Debat Kedua Pilgub Jatim, Khofifah Pamerkan Capaian Investasi di Jatim
“Tidak mau kan subsidi yang harusnya itu untuk saudara-saudara kita yang ekonominya belum bagus, kemudian malah diterima oleh saudara-saudara kita yang ekonominya sudah bagus,” ungkap Bahlil.
Bahlil menyatakan bahwa pihaknya menemukan potensi penyaluran subsidi energi yang tidak tepat sasaran melalui berbagai laporan dari PLN, Pertamina, dan BPH Migas.
Untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden Prabowo memberikan tenggat waktu dua minggu kepada Bahlil untuk mencari solusi agar penyaluran subsidi menjadi lebih tepat sasaran.
Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah pemberian subsidi melalui bantuan langsung tunai (BLT).
BACA JUGA:Bertambah 2 Orang, Tersangka Kasus Judol Komdigi Kini Jadi 16 Orang
BACA JUGA:MK Putuskan Kerja 6 Hari Seminggu Dengan Libur Sehari Bertentangan Dengan UUD 1945
“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah agar kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT langsung kepada masyarakat,” tandasnya.
"Atau di-blending (kombinasi pemberian subsidi energi). Ada bagian yang memang kita langsung berikan kepada rakyat, dan ada sebagian yang masih berupa subsidi seperti sekarang," imbuhnya.