SURABAYA, HARIAN DISWAY – Perekonomian Jawa Timur menunjukkan performa yang solid hingga Oktober 2024 dengan pertumbuhan mencapai 4,91 % secara year-on-year (YoY).
Capaian itu didorong lonjakan ekspor sebesar 14,95 % (YoY) dan inflasi yang terkendali di level 0,15% secara month to month (MtM).
Selain itu, surplus APBN Jawa Timur tercatat mencapai Rp100,5 triliun, menegaskan peran strategis anggaran negara dalam mendukung pembangunan di daerah.
BACA JUGA:Prabowo Temui PM Inggris Bahas Kerjasama Ekonomi, Pertahanan, Hingga Iklim
Capaian tersebut diungkapkan dalam press conference APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar Kementerian Keuangan di Aula Gedung Keuangan Negara II Surabaya, Senin, 25 November 2024.
Acara dihadiri sejumlah pejabat penting, termasuk Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Jawa Timur, Sigit Danang Joyo; Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Didyk Choirul; dan Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur I, Untung Basuki.
Ya, ekspor Jawa Timur hingga September 2024 meningkat signifikan menjadi USD 2,16 miliar, naik 14,95% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
BACA JUGA:DJP Jawa Timur II Gelar Market Day dan BDS untuk Tingkatkan Kapasitas UMKM
Sebaliknya, impor mengalami penurunan 6,56% (YoY). Tren positif itu turut menopang pencapaian ekonomi daerah.
Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mencatat kinerja gemilang, dengan realisasi sebesar Rp 40,42 triliun kepada 781.632 debitur.
Sementara itu, pembiayaan usaha mikro (UMi) mencapai Rp 642,51 miliar untuk 149.031 debitur.
Realisasi pendapatan negara hingga 31 Oktober 2024 mencapai Rp 211,64 triliun atau 73,58% dari target Rp 287,6 triliun.
BACA JUGA:DJP Jawa Timur II Serahkan Tersangka Tindak Pidana Pajak Rp 2,5 Miliar ke Kejaksaan Sidoarjo
Pendapatan ini terdiri atas:
- Penerimaan Perpajakan: Rp 204,88 triliun (72,62% dari target), dengan kontribusi utama dari Ditjen Pajak (Rp 96,96 triliun) dan Ditjen Bea Cukai (Rp 107,93 triliun).
- PNBP: Rp 6,75 triliun, melampaui target Rp 5,5 triliun dengan capaian 122,63%.
Belanja negara di Jawa Timur mencapai Rp 111,12 triliun atau 81,31% dari pagu, terdiri atas belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp 40,33 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 70,79 triliun.