HARIAN DISWAY - Muhaimin Iskandar mengungkapkan bahwa program makan siang bergizi gratis senilai Rp 10 ribu per porsi merupakan langkah awal dalam simulasi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ya, program makan bergizi gratis itu memang inisiatif yang akan dikembangkan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Saya kira akan terus berkembang," kata lelaki yang karib disapa Cak Imin itu dalam acara Musyawarah Nasional V Perempuan Bangsa di Jakarta Pusat, Sabtu, 30 November 2024 malam.
BACA JUGA:Makan Bergizi Gratis Jadi Turun Jadi Rp10 Ribu Per Hari, Prabowo: Kita Inginnya 15 Ribu, Tapi...
BACA JUGA:Prabowo Anggarkan Makan Bergizi Gratis Rp 10 Ribu per Orang
Ia menjelaskan bahwa besaran tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh alokasi anggaran makan siang yang mencapai Rp 71 triliun dalam APBN.
Cak Imin pun optimistis alokasi anggaran tersebut akan meningkat setiap tahunnya untuk memperluas cakupan penerima manfaat.
"Memang tahap awal kan hanya tersedia Rp 51-70 triliun. Ini tahap awal. Kita akan terus berusaha mengumpulkan anggaran supaya tiap tahun bertambah," kata Cak Imin.
Ketua umum PKB itu juga mengatakan berencana melibatkan sekolah dan komunitas setempat dalam penyediaan makan bergizi. Secara otomatis, ibu-ibu juga akan ikut terlibat dalam program tersebut.
BACA JUGA:Kesepakatan Bilateral: Tiongkok Bantu Pendanaan Program Makan Siang Bergizi Prabowo
BACA JUGA:Program Makan Siang Gratis dan Pemberdayaan UMKM
"Dan kalau sudah begitu biasanya ibu-ibu. Nah ibu-ibu kalau terlibat tolong usahakan standar mutunya terjaga, yaitu mutu gizinya, kualitasnya makanan, kadaluarsanya juga harus dikontrol betul," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa anggaran untuk makan bergizi gratis ditetapkan sebesar Rp 10 ribu per porsi.
Angka itu berubah setelah sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyebutkan anggaran mencapai Rp 15 ribu per porsi, yang sebenarnya bersifat fleksibel, disesuaikan dengan harga bahan pangan di masing-masing daerah.
Artinya, akan ada sistem subsidi silang, di mana sisa anggaran dari kota dengan biaya bahan pangan rendah akan dialihkan ke kota dengan biaya lebih tinggi.