Prabowo Hapus Tantiem dan Pangkas Jumlah Komisaris BUMN demi Efisiensi

HARIAN DISWAY - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan langkah tegas untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam pidato pendahuluan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun 2026 dan Nota Keuangan di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 15 Agustus 2025.

Prabowo menyatakan pemerintah menghapus tantiem bagi direksi dan komisaris BUMN serta memangkas jumlah komisaris di perusahaan pelat merah.

BACA JUGA:Kisah Enih Tembus Pasar Modern Berkat Rumah BUMN Binaan BRI, dari Dapur Rumah ke Etalase Bandara

BACA JUGA:Ikut Pelatihan Rumah BUMN Binaan BRI, UMKM Pempek Kreasi Nyobi Tembus Omzet Rp15 Juta

“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali, tantiemnya Rp40 miliar setahun,” kata Prabowo di hadapan para wakil rakyat.

Menurut Presiden, penghapusan tantiem dan pengurangan komisaris merupakan bagian dari upaya pemerintah menekan praktik tidak efisien dalam pengelolaan BUMN.

Ia menilai, selama ini banyak BUMN yang justru merugi meski memiliki aset luar biasa besar.

BACA JUGA:Prabowo Tetapkan 8 Agenda Prioritas RAPBN 2026, dari Swasembada Pangan hingga Modernisasi Alutsista

“Aset-aset yang dimiliki bangsa Indonesia, yang berada di BUMN-BUMN kita, nilainya lebih dari 1.000 triliun dolar AS. Seharusnya, BUMN bisa menyumbang minimal 50 miliar dolar AS per tahun. Kalau itu tercapai, APBN kita tidak defisit,” ujarnya.

Selain untuk meningkatkan efektivitas BUMN, kebijakan ini juga diharapkan dapat menghasilkan penghematan belanja hingga puluhan triliun rupiah per tahun.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) memperkirakan penghematan bisa mencapai Rp8 triliun per tahun dari penghapusan tantiem bagi komisaris.

BACA JUGA:Said Abdullah Nilai RAPBN 2026 Realistis, Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Pajak

BACA JUGA:Banggar DPR Perkirakan Pendapatan RAPBN 2026 Tembus Rp 3.114 Triliun

Sumber: