HARIAN DISWAY - Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat berpendapat bahwa tidak semua daerah di Indonesia siap untuk mengadakan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang dipilih langsung oleh rakyat.
Maka sebaiknya daerah dengan indeks demokrasi yang rendah mempertimbangkan pelaksanaan pilkada melalui DPRD.
Ia juga berpendapat bahwa praktik intervensi dari aparat maupun partai politik terhadap masyarakat dapat diminimalkan. Terutama jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.
Bagaimana bansos itu digelontorkan terus-menerus agar menguntungkan kandidat-kandidat tertentu. Bagaimana proses perhitungan suara dan sebagainya, kemarin terjadi misalkan di Papua sampai sekarang itu masih ada keributan," kata Djarot di Jakarta International Expo, Sabtu, 14 Desember 2024 malam.
BACA JUGA:PDIP Tolak Wacana Kepala Daerah Dipilih DPRD, Deddy: One Man, One Vote!
Namun, imbuhnya, daerah dengan indeks demokrasi tinggi, seperti DKI Jakarta, seharusnya melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat.
BACA JUGA:Hanya Utus Kader PDIP Untuk Hadiri HUT Golkar, Megawati: Nanti Dipikir Mau Gabung
Mantan gubernur Jakarta itu pun menilai pemerintah dan DPR RI sebaiknya melakukan kajian mendalam. Termasuk mempertimbangkan dampak dari perubahan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.
"Maka ini perlu kita evaluasi secara langsung termasuk bagi para penyelenggara dan pemberian sanksi diskualifikasi bagi mereka-mereka yang melanggar," kata Djarot.
Ia juga menyebutkan bahwa PDI-P belum melakukan kajian mendalam terkait wacana evaluasi sistem pilkada dan kajian tersebut nantinya akan disampaikan melalui fraksi mereka di DPR RI.
BACA JUGA:Cak Imin Dukung Evaluasi Pilkada Langsung, Usul Pemilihan Melalui DPRD
Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menilai sistem pilkada di Indonesia terlalu mahal.
Ia menyebutkan, ada puluhan triliun uang yang keluar hanya dalam waktu 1-2 hari saat Pilkada.
"Berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing, ya kan?" kata Prabowo dalam acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024 malam.
Ia lantas membandingkan sistem tersebut dengan negara tetangga lain seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat. (*)