HARIAN DISWAY - Pemerintah diminta untuk tidak mengorbankan kualitas makanan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena keterbatasan anggaran.
Hal ini menyusul terjadinya insiden keracunan massal yang menimpa 40 siswa SDN Dukuh 03 di Sukoharjo, Jawa Tengah.
“Kalau Pemerintah terbatas ya anggarannya tentu sekali lagi harus fokus. Jadi gak boleh anggarannya ditekan sehingga mengorbankan kualitas makanan. Optimalisasi bisa ditargetkan pada kelompok tertentu,” kata Epidemiolog dari Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman.
Ia menekankan bahwa pemberian menu MBG ini tak boleh dipandang sebagai semata-mata proses pemberian makanan kepada penerima.
Proses penyediaan hingga pasca konsumsi harus diperhatikan untuk menghindari kejadian serupa.
“Ini juga semakin membuktikan bahwa MBG bukan sekadar memberikan makanan bergizi, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan, termasuk proses penyediaan makanan hingga setelah konsumsi. Sampahnya juga harus di manage dengan baik,” jelas Dicky pada Sabtu, 18 Januari 2025.
Epidemiolog Universitas Griffith, Australia Dicky Budiman-Dok Pribadi-
Pemilihan pemenuhan menu untuk MBG juga tak boleh dipukul rata, karena masing-masing anak memiliki kebutuhan dan juga budaya yang berbeda.
Kesediaan pangan dan juga peran budaya haruslah menjadi konsiderasi utama bagi pemilihan menu MBG.
“Dalam konteks Indonesia harus fleksibel supaya bisa sesuai atau bahkan disesuaikan dengan kebutuhan lokal termasuk kesediaan bahan pangan lokal dan peran budaya,” tuturnya.
BACA JUGA:Puluhan Siswa Keracunan MBG, Pakar Kesehatan Tekankan Pentingnya Sanitasi dan Distribusi Makanan
BACA JUGA:Banyak Anak Mengeluh Belum Dapat Jatah MBG, Prabowo Percepat Distribusi
Di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu didampingi oleh ahli gizi lokal yang memang memahami preferensi dan kebiasaan makan anak-anak di daerah masing-masing.
“Konsistensi atau keberlanjutan dari MBG harus jadi tujuan dan acuan. Programnya Sebenarnya bisa dilakukan dengan start minimal difokuskan pada kelompok utama dulu misalnya,” kata Dosen Sekolah Pascasarjana Universitas Yarsi ini.
Jika pemerintah ingin mendorong keberlanjutan dari program MBG ini, hal penting lainnya yang harus diperhatikan adalah mitigasi risiko.