HARIAN DISWAY– Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir mengenai kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini beredar di pasaran.
Hal itu ditegaskan buntut kasus dugaan korupsi tata kelola minyak di PT Pertamina yang sedang dalam proses penyelidikan.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, perkara yang sedang ditangani adalah dugaan perkara yang terjadi dalam rentang waktu 2018 hingga 2023.
"Perlu kami tegaskan bahwa penyidikan ini dilakukan dalam kurun waktu 2018 sampai 2023. Artinya perbuatan ini sudah selesai," jelasnya.
Menurut Harli, minyak hasil korupsi tersebut telah habis digunakan dan tidak lagi beredar di masyarakat.
BBM yang saat ini dijual di SPBU, kata Harli, telah melalui proses pengawasan ketat dan dipastikan telah sesuai dengan standar spesifikasi sebagaimana yang ditetapkan Kementerian ESDM.
BACA JUGA:Buntut Isu Pengoplosan BBM, Komisi VI DPR Jadwalkan Panggil Pertamina pada 12 Maret 2025
"Masyarakat tidak perlu risau, tidak perlu cemas. Karena apa yang sudah disampaikan oleh pihak Pertamina bahwa yang beredar sekarang itu sudah sesuai spesifikasi," ujar harli.
BBM yang ada selama periode itu sudah habis terjual dan tidak lagi beredar di masyarakat.
"Bahwa berbicara minyak itu barang habis pakai. Artinya minyak yang dua tahun itu tidak akan ada lagi saat sekarang," tuturnya.
Dalam kasus korupsi BBM pertamina itu, setidaknya ada 9 tersangka yang telah ditetapkan oleh Kejagung.
Mereka terdri dari 6 pegawai pertamina dan 3 pihak swasta. Kesembilan orang tersebut meliputi direktur utama PT Pertamina Patra Niaga Riva siahaan.
BACA JUGA:Jika Dipanggil Kejagung Buntut Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina, AhokPunya Bukti
Selnajutnya, SDS selaku Direktur Feed stock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, YF selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shiping, AP selaku VP Feed stock Management PT Kilang Pertamina International. Kemudian MKAN selaku Beneficial Owner PT Navigator Khatulistiwa, DW selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan YRJ selaku Komisaris PT Jenggala Maritim sekaligus Dirut PT Orbit Terminal Mera.
Yang terbaru, ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga Maya Kusmaya dan Edward Corne selaku VP Trading Produk Pertamina Patra Niaga.
Total kerugian negara yang ditimbulkan pun fantastis, mencapai Rp 193,7 triliun. Kerugian tersebut meliputi kerugian ekspor-impor minyak mentah sekitar Rp 35 triliun, kerugian impor minyak mentah melalui DMUT/Broker sekitar Rp 2,7 triliun.
BACA JUGA:Mahfud MD Apresiasi Kejagung dan Presiden dalam Ungkap Kasus Korupsi Minyak Pertamina
Penyalahgunaan pemberian kompensasi dan subsidi BBM tahun 2023 sekitar Rp 126 triliun, kerugian impor BBM melalui DMUT/Broker mencapai Rp9 triliun, dan kerugian pemberian subsidi 2023 sekitar Rp 21 triliun.
*)Mahasiswa Magang dari Universitas Trunojoyo Madura