"TNI mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga persatuan dan tidak mudah diadu domba. Stabilitas nasional harus tetap kita jaga bersama," pungkasnya.
RUU TNI yang tengah dibahas oleh DPR mendapat kritik tajam dari masyarakat sipil. DPR bahkan telah mengadakan rapat tertutup di Hotel Fairmont untuk membahas RUU tersebut.
Salah satu ketentuan dalam RUU TNI ini adalah penambahan jumlah kementerian dan lembaga yang dapat diisi oleh prajurit TNI aktif, dari sebelumnya 10 menjadi 16 lembaga.
Enam posisi baru yang bisa diisi oleh prajurit TNI aktif mencakup sektor kelautan dan perikanan, keamanan laut, BNPB, BNPT, Kejaksaan Agung, dan BNPP.
Selain itu, revisi UU TNI juga mengusulkan perluasan kewenangan TNI dalam menghadapi ancaman terhadap negara di luar wilayah darat, laut, dan udara.
TNI akan diberi peran untuk membantu pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, serta menangani ancaman siber.
*) Mahasiswa Magang UIN Sunan Ampel Surabaya