HARIAN DISWAY – Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana (BEM Unud) menegaskan sikapnya menolak kerja sama antara kampus dengan Kodam IX/Udayana.
Mahasiswa khawatir kolaborasi iTU akan mengancam kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap klarifikasi Rektor Unud I Ketut Sudarsana yang menekankan bahwa kerja sama tersebut tidak akan membawa praktik militer ke dalam dunia kampus.
BACA JUGA:Kamisan Terakhir yang Membangunkan Realitas Kembalinya Orde Baru
"Kami ingin meluruskan bahwa kerja sama ini tidak akan mengintervensi ruang akademik atau kebebasan berpikir di kampus. Seluruh program kerja sama akan bersifat edukatif, terbuka, dan partisipatif," ujar Sudarsana dalam keterangan resmi pada Senin, 31 Maret 2025.
Namun, Presiden Mahasiswa (Presma) Unud I Wayan Arma Surya Darmaputra mengatakan sudah berkonsolidasi dengan mahasiswa dari seluruh fakultas untuk membahas dampak kerja sama itu.
Arma menilai bahwa kolaborasi tersebut masih bersifat umum tanpa adanya regulasi teknis yang jelas.
BACA JUGA:Bahasa, Alat Kekuasaan di Era Orde Baru
"Ketidakjelasan mengenai implementasi kerja sama ini menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama terkait batasan kewenangan serta dampaknya terhadap kebebasan akademik dan independensi institusi pendidikan," papar Arma dikutip dari Disway.id, Jumat, 4 April 2025.
BEM Unud menegaskan penolakan akan terus disuarakan karena mereka menilai kerja sama itu membuka peluang militerisasi di lingkungan kampus yang seharusnya netral dan bebas dari kepentingan sektoral tertentu.
"Kerja sama ini berpotensi membatasi kebebasan akademik serta membuka ruang bagi politisasi dalam kegiatan akademik, yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan yang menjadi landasan pendidikan tinggi," tutur Arma.
BACA JUGA:Kebebasan Berpendapat Dibelenggu, Ganjar: Ada Indikasi Orde Baru Muncul Lagi
Menurutnya, kampus memiliki tanggung jawab dalam menjaga kebebasan akademik, menciptakan lingkungan objektif, serta mencegah segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpikir.
Karena itu, mahasiswa tetap menuntut pihak kampus untuk membatalkan "Perjanjian Kerja Sama antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dan Universitas Udayana tentang Sinergitas di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Ilmu Pengetahuan, dan Teknologi."
Selain itu, mereka juga mendesak pembatalan nota kesepahaman antara Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dengan TNI, yang menjadi dasar dari terbentuknya kerja sama ini.