Bahasa, Alat Kekuasaan di Era Orde Baru

TULISAN ini hanya sekelumit opini tentang bagaimana bahasa dan komunikasi sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol dan mengarahkan masyarakat. Dalam konteks Orde Baru, bahasa berfungsi sebagai alat kontrol politik. Rezim Soeharto menggunakan bahasa untuk menciptakan narasi yang mendukung legitimasi kekuasaannya. 

Melalui wacana resmi seperti pidato presiden, propaganda media, dan kebijakan pendidikan, pemerintah berhasil membentuk realitas sosial dan politik yang menguntungkan rezim. Pidato-pidato Soeharto, misalnya, sering menekankan pentingnya stabilitas, pembangunan, dan persatuan nasional. Semuanya bisa diartikan sebagai hasil dari kepemimpinan yang kuat dan bijaksana.

Habermas (1967) menyatakan, language is also a medium of domination and power. Dalam hal ini, bahasa tidak hanya digunakan untuk berkomunikasi, tetapi juga untuk mengontrol dan mendominasi pikiran serta tindakan masyarakat.

BACA JUGA:Kebebasan Berpendapat Dibelenggu, Ganjar: Ada Indikasi Orde Baru Muncul Lagi

BACA JUGA: Megawati dan Orde Baru

Rezim Orde Baru sangat efektif dalam menggunakan retorika politik untuk memperkuat kekuasaannya. Melalui pidato dan propaganda, Soeharto menggunakan bahasa yang dirancang untuk menciptakan citra positif tentang pemerintah dan kebijakannya. 

Narasi yang dibangun menciptakan kesan bahwa tanpa kepemimpinan Soeharto, Indonesia akan jatuh ke dalam kekacauan dan ketidakstabilan. Media massa, yang berada di bawah kendali ketat pemerintah, memainkan peran penting dalam menyebarkan narasi itu kepada publik.

Juergen Habermas, dalam bukunya, Communication and the Evolution of Society (1979), berpendapat bahwa komunikasi adalah kunci dalam proses evolusi sosial. Habermas mengembangkan teori tindakan komunikatif, yang menyatakan bahwa interaksi manusia terutama didasarkan pada upaya mencapai pemahaman bersama melalui komunikasi yang rasional dan bebas dari dominasi. 

BACA JUGA: Aktivis 98 Dukung Prabowo-Gibran dan Tepis Masalah Neo Orde Baru

BACA JUGA: Megawati Singgung KKN dan Orde Baru, Mahfud MD Kutip Surat Al-Maidah Ayat 48

Menurut Habermas, kekuasaan yang sahih hanya dapat diperoleh melalui konsensus yang dicapai dalam diskursus yang ideal, di mana semua peserta memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.

Dari perspektif Habermas, rezim Orde Baru menggunakan bahasa dengan cara yang tidak ideal. Bukannya mendukung komunikasi yang rasional dan bebas, pemerintah menggunakan bahasa untuk mendominasi dan mengontrol wacana publik  melalui media (TV, koran, dll). 

Dalam situasi itu, komunikasi tidak digunakan untuk mencapai pemahaman bersama atau konsensus, tetapi untuk mempertahankan kekuasaan dan menghindari kritik. Dengan mengontrol media dan pendidikan, rezim Orde Baru menghambat diskursus yang sehat dan membatasi partisipasi masyarakat dalam proses demokratis. 

BACA JUGA: Series Jejak Naga Utara Jawa (4): Geger Pecinan Sampai Orde Baru

Sumber: