HARIAN DISWAY — Pemerintah Indonesia terus mendorong upaya negosiasi terkait kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa Pemerintah AS, melalui United States Trade Representative (USTR), telah menugaskan timnya untuk melanjutkan perundingan teknis dengan Indonesia.
Airlangga menyebutkan, USTR memberikan apresiasi terhadap posisi Indonesia yang terus membuka dialog secara konstruktif dengan AS.
Sebagai landasan bagi kelanjutan pembahasan tersebut, Airlangga menyebut bahwa Pemerintah Indonesia bersama USTR telah menandatangani Non-Disclosure Agreement (NDA), sehingga isi pembahasan hanya diketahui oleh kedua belah pihak.
BACA JUGA:Negosiasi Tarif Dimulai, Pemerintah Teken Perjanjian Kerahasiaan dengan Perwakilan Dagang AS
BACA JUGA:Tindak Lanjut Negosiasi Tarif AS, Airlangga Tegaskan Tetap Bela Kepentingan Nasional
"Secara geopolitik, Indonesia dianggap penting oleh Amerika. Dan tadi saya laporkan ke Bapak Presiden, Bapak Presiden memberikan arahan bahwa apa yang kita tawarkan itu adalah win-win solution," ujar Airlangga di Jakarta pada Senin, 28 April 2025 dikutip dari Disway.id.
Airlangga menegaskan bahwa pendekatan Indonesia dalam perundingan tersebut bersifat adil dan tidak membedakan antara negara satu dengan lainnya.
"Apa yang kita tawarkan adalah apa yang memang sedang kita lakukan di dalam negeri, terutama salah satunya adalah untuk melakukan deregulasi," jelasnya.
Dalam perundingan tersebut, Indonesia mengajukan permintaan agar tarif yang dikenakan AS terhadap komoditas utama Indonesia dapat diperlakukan setara dengan negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh.
Hal ini diharapkan dapat menciptakan persaingan yang adil atau equal level playing field bagi produk ekspor Indonesia di pasar AS.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa surat yang telah sebelumnya dikirimkan ke AS mendapatkan apresiasi. Hal tersebut dikarenakan surat yang diserahkan oleh Indonesia relative komperhensif.
"Jadi tidak hanya bicara mengenai tarif, tetapi juga non-tariff barrier, dan rencana Indonesia untuk menyimbangkan neraca perdagangan. Kita sebut itu sebagai fair and square," tambah Airlangga.
Sebagai langkah konkret dalam memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (Satgas) baru.