Sorotan-sorotan tajam atas pembahasan 5 raperda tersebut diharapkan membuat Pemerintah Kota Pasuruan serius melakukan kajian dan analisis terlebih dulu. Pemerintah Kota Pasuruan sendiri diberikan hak jawab yang akan disampaikan dalam sidang paripurna selanjutnya atas pembahasan raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 3 tahun 2023 tentang pembentukan dana cadangan pengadaan tanah jalan lingkar utara (JLU), raperda tentang bantuan keuangan kepada partai politik, raperda tentang pengelolaan air limbah, raperda tentang pengelolaan sumber daya air, raperda tentang penghormatan perlindungan dan pemenuhan hak atas penyandang disabilitas. (*)