GARIS MERAH yang mengitari pangkat di pundak Letjen TNI Kunto Arief Wibowo batal hilang. Hanya sehari saja hilang, karena mutasinya menjadi staf khusus KSAD diralat.
Sebagai panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 (Pangkogabwilhan 1), otomatis garis merah melekat di pangkat pundak Letjen Kunto. Itu menandakan pemiliknya memegang jabatan komando dan bisa mengerahkan pasukan.
Lain haknya dengan jabatan staf. Pangkat di pundak mereka tidak ada garis kombinasi merah itu.
BACA JUGA:Jenderal Kunto dan Etika Politik
Ralat-meralat mutasi bukan hanya kali ini. Di era Jokowi juga dilakukan. Saat itu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo melakukan sejumlah pergantian. Termasuk mengangkat Mayjen TNI Sudirman, asisten operasi KSAD, menjadi Pangkostrad. Sejumlah pangdam juga ada pergeseran.
Seusai meneken mutasi itu, Jenderal Gatot malah dicopot Jokowi. Marsekal Hadi Tjahjanto yang menjadi panglima TNI yang baru langsung membatalkan sebagian mutasi itu. Termasuk pembatalan Mayjen Sudirman menjadi Pangkostrad.
Otomatis, Mayjen Sudirman batal menjadi letnan jenderal. Beberapa saat kemudian, Sudirman malah ”masuk kotak” menjadi TA pengkaji geografi Lemhannas.
Gatot sendiri mengaku tak tahu dirinya diganti. Ia baru diberi tahu istana setelah Jokowi mengajukan calon panglima TNI baru ke DPR.
Kasus sekarang, ralat mutasi Letjen Kunto tak kalah mengejutkan. Malah kali ini lebih ramai karena muncul berbagai interpretasi berbau politik
pencopotan Letjen Kunto dianggap imbas aktivitas ayahnya, Jenderal (purn) Try Sutrisno. Seperti yang sudah kita tau, Pak Try bersama sejumlah purnawirawan mengusulkan pencopotan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wapres.
Eeh, kebetulan pengganti Letjen Kunto sebagai Pangkogabwilhan 1 adalah Laksamana Muda Hersan. Bekas ajudan Jokowi. Isu liar pun ke mana-mana.
Walaupun Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Krostomei Sianturi sudah menjelaskan panjang lebar, bahwa mutasi dan ralatnya tidak ada hubungan dengan usulan pencopotan Gibran, isu tetap makin liar. Termasuk bertebaran spekulasi adanya evaluasi Presiden Prabowo yang meminta mutasi itu dibatalkan.
Kapuspen juga sudah menjelaskan, ada ralat karena ada pejabat yang belum bisa digeser dalam gerbong mutasi Letjen Kunto. Sebab, ada tugas-tugas yang harus diselesaikan.
Itu juga tak mampu meredam munculnya dugaan mutasi terkait politik. Tak kurang, pensiunan bintang dua yang kini duduk di DPR, T.B. Hasanuddin, melihat ada bau-bau politik.
”Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik,” ujar Hasanuddin lewat keterangan tertulis pada Sabtu, 3 Mei 2025.