Sejak 2 Maret 2025, Israel menerapkan blokade total terhadap Jalur Gaza, memutus seluruh aliran bantuan kemanusiaan sebagai tekanan terhadap Hamas agar membebaskan para sandera.
Blokade ini memperburuk krisis kemanusiaan di Gaza yang menyebabkan kekurangan pangan, air bersih, obat-obatan, dan layanan kesehatan bagi jutaan warga sipil.
Disisi lain, Hamas mengatakan siap untuk segera memulai negosiasi intensif guna mencapai kesepakatan yang mengakhiri perang dan membuka jalan bagi pemerintahan teknokratik independen di Gaza.
BACA JUGA:Hamas Kembali Bebaskan 5 Sandera Warga Israel
Hamas menyebut bahwa solusi ini akan menjamin stabilitas jangka panjang, rekonstruksi wilayah, serta mengakhiri blokade yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar menyatakan dukungannya terhadap rencana AS untuk mengirimkan kembali bantuan ke Gaza.
Namun, rencana ini menuai kritik internasional karena dianggap mengesampingkan peran PBB dan lembaga kemanusiaan yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut, seperti UNRWA.
BACA JUGA:Israel Minta Gencatan Senjata Tahap Pertama Diperpanjang, Hamas Minta Tahap Kedua Segera Dijalankan
Perang Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 telah menyebabkan lebih dari 52.000 warga Palestina tewas, menurut data dari Kementerian Kesehatan di Gaza. Di pihak Israel, sebanyak 1.218 orang dilaporkan tewas, sebagian besar warga sipil.
Dengan adanya sinyal positif dari pembicaraan langsung antara Hamas dan AS, banyak pihak berharap bahwa jalan menuju gencatan senjata permanen bisa segera terwujud. Namun, situasi di lapangan masih memanas dan tantangan diplomatik tetap besar.(*)
*) Mahasiswa magang dari prodi Sastra Inggris, UIN Sunan Ampel Surabaya.