SURABAYA, HARIAN DISWAY - Pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Timur akhir tahun anggaran 2024, selesai. Hasilnya, seluruh fraksi di DPRD Jawa Timur menyetujui laporan tersebut.
Persetujuan tersebut disampaikan Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono kepada Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin 19 Mei 2025. Turut menyaksikan Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak dan Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf.
Ada beberapa rekomendasi yang dicantumkan pada persetujuan tersebut. Gubernur Khofifah menyampaikan terima kasih atas rekomendasi tersebut.
"Semua catatan, saran dan rekomendasi akan menjadi referensi bagi perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Jatim, " kata Khofifah. Dirinyi, akan menyeriusi semua masukan tersebut.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf Mengusulkan Model KSO untuk Pemanfaatan Aset Daerah
Khofifah dan Emil akan menyeriusi semua catatan dan rekomendasi dari semua fraksi-fraksi di DPRD Jatim-Humas Pemprov Jawa Timur-
Khofifah menegaskan, Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. "Jatim menjadi barometer nasional, sehingga dibutuhkan komitmen semua pihak untuk membangun harmonious partnership, " ucapnyi.
Dia mengistilahkan, Jawa Timur tidak boleh batuk. Kalau batuk, imbasnya sampai ke ibu kota. "Karena itu, Jawa Timur harus stabil dan produktif agar tidak mengganggu stabilitas nasional," ungkapnyi.
Khofifah juga menyebut masyarakat Jawa Timur memiliki peran penting. Masyarakat Jatim adalah masyarakat yang cerdas dan mampu memandang masalah sebagai tantangan dan melihat tantangan sebagai kesempatan.
“Buktinya, mampu melalui segala rintangan dengan capaian luar biasa," jelasnyi. Dengan begitu, Jawa Timur bisa menjadi episentrum peradaban berkemajuan bangsa Indonesia.
BACA JUGA:Ketua DPRD Jatim Minta Pemprov Siapkan Kebijakan Berpihak pada WP Taat
BACA JUGA:Nanda Terima Sepasang Anak Sapi dari Khofifah
Wakil Gubernur Jatim Emil Dardak juga menyambut positif rekomendasi yang disampaikan seluruh Fraksi di DPRD Jatim. Dia menganggap catatan dan masukan tersebut sebagai modal utama Pemprov Jatim untuk bekerja lebih baik.
Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono selaku pimpinan rapat menegaskan saran, catatan dan harapan, serta rekomendasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan. "Semua itu untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan penyelenggaraan pemerintahan ke depan,” katanya.
Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf pada kesempatan berbeda sempat menyampaikan beberapa catatan yang dimaksud. Salah satunya peningkatan PAD Jawa Timur.
"Langkahnya, melalui pemanfaatan aset daerah yang dikelola pemerintah provinsi maupun BUMD," kata Musyafak. Pemprov diminta menyusun strategi pengelolaan agar PAD bisa meningkat. (*)