SURABAYA, HARIAN DISWAY - Ribuan pengemudi ojek dan taksi online (ojol) dari sejumlah daerah memadati jalan-jalan di Surabaya pada Selasa, 20 Mei 2025.
Ada enam titik lokasi yang menjadi pusat aksi, yakni Kantor Dishub Provinsi Jatim, Diskominfo Jatim, kantor aplikator, Polda Jatim, DPRD Jatim, Kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan.
Mereka melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk protes atas ketimpangan tarif, potongan aplikasi yang tinggi, hingga minimnya regulasi yang melindungi hak para mitra driver.
Aksi itu juga disertai dengan menonaktifkan aplikasi secara serentak oleh para pengemudi online.
Sekitar pukul 09.00 WIB, massa dari Front Driver Online Tolak Aplikator Nakal (Frontal) Jawa Timur memadati sejumlah ruas jalan, salah satunya di Jalan Ahmad Yani. Bahkan, Frontage Jalan Ahmad Yani sempat diblokade ketika massa tiba di Kantor Dishub dan Diskominfo Jatim.
Arus lalu lintas di Jalan Frontage Ahmad Yani juga dialihkan ke jalur utama. Petugas kepolisian terlihat mengatur lalu lintas dan menjaga situasi tetap kondusif.
BACA JUGA:Demo Ojol Besar-Besaran, Polisi Imbau Masyarakat Hindari 3 Jalan Ini
BACA JUGA:2554 Personel Gabungan Dikerahkan Untuk Amankan Demo Ojol
Ketua Dewan Presidium Frontal Jatim Tirto Achmad menyatakan, aksi ini merupakan bentuk keprihatinan mendalam bagi mitra driver. Mereka mendesak pemerintah serta aplikator untuk hadir memberikan keadilan bagi para pengemudi ojol.
”Kami tidak hanya menuntut keadilan, tapi kami perlu keberpihakan dari pemerintah terhadap nasib pengemudi online yang sudah terlalu lama diabaikan,” tegas Tirto, Selasa, 20 Mei 2025.
Ratusan ojol menggelar konvoi di Jalan Ahmad Yani, Surabaya dalam aksi protes menuntut kesejahteraan mitra pengemudi dan ketegasan terhadap aplikator-Boy Slamet/Harian Disway-
Dalam orasinya, Tirto menyebut menyampaikan beberapa tuntutan. Salah satunya terkait penurunan potongan aplikasi dari rata-rata di atas 20% menjadi maksimal 10%.
Kemudian, ia meminta aplikator menaikkan tarif layanan, serta penerbitan regulasi khusus untuk layanan antar makanan dan barang.
”Karena selama ini, layanan antar makanan dan barang sangat eksploitatif. Itu karena belum ada aturan resmi. Kami ingin tarifnya disamakan dengan tarif penumpang, lengkap dengan sistem dobel order yang adil,” paparnya.
Massa juga menyerukan agar pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Transportasi Online Nasional sebagai payung hukum yang komprehensif. Selain itu, mereka menolak program-program promosi aplikator yang dinilai merugikan driver seperti Grab Hemat, Goceng, atau promosi lainnya.